FOKUS-BANTEN.COM

Oleh Tania Yuliarahmi )* Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman musim kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemarau berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, langkah mitigasi kemarau harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi…

*) Oleh: Gavin Asadit Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian nasional. Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna memastikan produksi pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut dinilai semakin penting karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah…

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang mulai menguat di berbagai wilayah. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan sarana produksi pertanian, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga dan pasokan pangan nasional tetap aman. Komitmen tersebut tercermin dari langkah sejumlah pemerintah daerah yang bergerak cepat menjalankan berbagai program…

Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan aset negara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui aturan baru tersebut, pemerintah membuka peluang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada holding investasi yang menjalankan kegiatan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Sumber PMN dapat berasal dari dana tunai,…

Jakarta - Pemerintah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026. Regulasi tersebut merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas organisasi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara. Dalam pertimbangan aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perubahan dilakukan untuk memperkuat kewenangan dan mekanisme kerja Danantara. “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi…

Oleh: Adnan Firdaus )* Pemerintah terus memperkuat fondasi pengelolaan investasi nasional melalui penyempurnaan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas kelembagaan, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas kapasitas Danantara dalam mengelola investasi dan…

Oleh: Riki Septiawan )* Pemerintah terus memperkuat tata kelola investasi nasional melalui penyempurnaan regulasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 yang memberikan ruang lebih luas bagi Danantara untuk memperkuat struktur holding investasi dan holding operasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Regulasi baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara…

*) Oleh : Jihan Listiani Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu langkah yang mendapatkan perhatian luas adalah peluncuran paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah. Kebijakan ini dinilai penting mengingat kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah pemberian stimulus transportasi yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong wisata domestik, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli sekaligus memperluas perputaran ekonomi hingga ke…

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan stimulus di sektor transportasi selama periode libur sekolah sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain untuk mempermudah mobilitas warga, stimulus ini diharapkan dapat mendongkrak perputaran ekonomi dan menggerakkan aktivitas pariwisata di berbagai daerah. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat domestik. Kebijakan ini menjadi bagian dari…