FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Rina Oktavia)* Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi keluarga prasejahtera dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, kehadiran Program Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggir kesempatan. Program ini hadir sebagai langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal seiring meningkatnya jumlah peserta didik. Tahun ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pembelajaran di puluhan…

Jawa Barat- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus menunjukkan perkembangan positif. Selain berhasil menjangkau jumlah calon siswa yang melampaui target nasional, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program melalui proses seleksi yang transparan, bebas titipan, dan berbasis data kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan berkualitas benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga paling tidak mampu…

Jakarta, - Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur fasilitas Pajak Penghasilan…

Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum, melainkan difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi,…

Oleh : Nofer Saputra *) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini hadir pada momentum yang tepat, ketika dunia usaha nasional membutuhkan kepastian hukum sekaligus penguatan tata kelola perpajakan yang mampu mendukung pertumbuhan…

Oleh : Antonius Utomo Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran regulasi…

Oleh: Satria Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasi mampu berkembang secara sehat, profesional, dan…

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai pusat integrasi sistem informasi sekaligus pengawasan operasional koperasi secara nasional. Melalui platform ini, data lintas…

JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menghadirkan program pembangunan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di tengah antusiasme publik yang tinggi terhadap program strategis tersebut, pemerintah menunjukkan sikap terbuka dengan menjadikan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar manfaat program semakin dirasakan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah responsif tersebut mendapat perhatian positif karena…