Kami Lelah Melihat Saudara Sendiri Jadi Korban

Kami Lelah Melihat Saudara Sendiri Jadi Korban

Saya menulis ini sebagai Orang Asli Papua yang sedih dan lelah. Kekerasan di tanah kami seolah tidak ada habisnya. Kami menyaksikan sesama masyarakat sipil ditembak atau dianiaya hanya karena dituduh bekerja sama dengan aparat—tuduhan yang sering datang tanpa pembuktian, lalu berakhir di duka keluarga kampung. Kami menyaksikan pilot ditembak, padahal di pegunungan pesawat sering menjadi satu-satunya jalan membuka keterisolasian: membawa orang sakit, guru, dan kebutuhan…
Penegakan Hukum Karhutla Jadi Bukti Negara Tidak Kompromi

Penegakan Hukum Karhutla Jadi Bukti Negara Tidak Kompromi

Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Karena itu, keputusan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir ketika api sudah…
Dari Modul Digital ke Kelas Pintar, Sekolah Rakyat Perkuat Masa Depan

Dari Modul Digital ke Kelas Pintar, Sekolah Rakyat Perkuat Masa Depan

Oleh: Alexander Royce*) Pendidikan merupakan eskalator peradaban yang mampu mengangkat martabat sebuah bangsa. Di tengah pusaran disrupsi teknologi dan tuntutan global terhadap kualitas sumber daya manusia, pemerintah dituntut untuk terus memperkuat fondasi pendidikan yang tidak hanya unggul, tetapi juga inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lompatan strategis yang kini tengah direalisasikan dengan kesungguhan adalah transformasi sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kini, wajah Sekolah…
Debottlenecking Ekonomi Jadi Bukti Pemerintah Serius Menjaga Investasi

Debottlenecking Ekonomi Jadi Bukti Pemerintah Serius Menjaga Investasi

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelesaian berbagai hambatan investasi dan aktivitas usaha. Langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) dan Kanal Debottlenecking yang menjadi ruang penyelesaian persoalan dunia usaha secara lintas kementerian dan lembaga. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menawarkan insentif investasi, tetapi juga berupaya memberikan…
Dari Perizinan hingga Investasi, Debottlenecking Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dari Perizinan hingga Investasi, Debottlenecking Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

*) Oleh: Ahmad Zulfikar Pertumbuhan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh seberapa cepat investasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah. Karena itu, hambatan birokrasi, regulasi yang tumpang tindih, hingga persoalan operasional tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif belaka. Pemerintah kini memperkuat debottlenecking sebagai strategi untuk mengurai berbagai persoalan yang membuat dunia usaha…
Pemerintah Perkuat Integritas Pendidikan Demi Menjaga Meritokrasi

Pemerintah Perkuat Integritas Pendidikan Demi Menjaga Meritokrasi

Oleh: Ricky Rinaldi*) Sektor pendidikan merupakan fondasi utama peradaban bangsa yang memegang peran krusial dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, berkarakter mulia, dan berdaya saing global. Pendidikan berkualitas hanya dapat tumbuh subur dalam ekosistem akademik yang bersih, adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Segala bentuk praktik kecurangan, penyalahgunaan anggaran sekolah, manipulasi kuota penerimaan peserta didik, hingga penyelewengan dana riset di lingkungan perguruan tinggi merupakan…
Negara Hadir Melawan Karhutla Lewat Sanksi dan Pidana Tegas

Negara Hadir Melawan Karhutla Lewat Sanksi dan Pidana Tegas

Oleh: Catur Ronggo*) Pemerintah melaksanakan perubahan pendekatan dalam penangkanan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak hanya mengerahkan kekuatan pemadaman, tetapi mulai memperkuat pengawasan konsesi, menjatuhkan sanksi administratif, serta membuka ruang penegakan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran. Pendekatan berlapis ini penting karena karhutla bukan sekadar persoalan api, melainkan menyangkut tanggung jawab pengelolaan lahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian langsung terhadap penanganan karhutla dengan memerintahkan aparat…
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Pendidikan

Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Pendidikan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, praktik korupsi di lingkungan pendidikan dinilai memiliki dampak yang lebih luas karena dapat merusak kepercayaan terhadap institusi akademik sekaligus mengancam hak generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi harus menjadi perhatian…
Korupsi Ditindak Tegas, Integritas Kampus Jadi Prioritas

Korupsi Ditindak Tegas, Integritas Kampus Jadi Prioritas

Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rektor dan sejumlah pejabat kampus terkait pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mendukung langkah KPK menindak dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Penindakan tersebut dinilai…
Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat, Korporasi Nakal Disanksi Tegas

Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat, Korporasi Nakal Disanksi Tegas

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga lingkungan, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta memastikan korporasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan yang berada dalam penguasaannya. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pelaku karhutla yang terbukti melakukan tindak pidana diproses secara…