FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Alvin Sato )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepada negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Momentum penyerahan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa upaya penegakan hukum pemerintah kini semakin…

Oleh: Dewi Bunga )* Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alam nasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalam penyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Penyerahan dana tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum,…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan dana sebesar Rp10,27 triliun ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan tahap VII tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola sumber daya alam nasional sekaligus upaya penyelamatan keuangan negara. Dana yang diserahkan berasal dari denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp3,42 triliun dan hasil pengawasan pajak PBB maupun non-PBB…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu. Penyerahan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional. Dana sebesar Rp10.270.051.886.464 itu berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan dan penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satuan…

Oleh: Rafi Mahendra )* Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, modern, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah Indonesia. Berbagai penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesehatan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk menjelang fase puncak haji. Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat koordinasi layanan di Arab Saudi melalui optimalisasi…

Oleh: Naira Khairani )* Transformasi pelayanan haji tahun 2026 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin modern, nyaman, dan berorientasi pada perlindungan jamaah Indonesia. Berbagai pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), penguatan pengawasan layanan, hingga optimalisasi pendampingan kesehatan dan manasik bagi jamaah. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Satgas Operasi Armuzna terus…

Penyelenggaraan ibadah haji 2026 menghadirkan transformasi besar melalui digitalisasi layanan dan penerapan sistem fast track guna meningkatkan kenyamanan serta efisiensi pelayanan bagi jemaah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI terus mempercepat modernisasi layanan, mulai dari proses keberangkatan, akomodasi, konsumsi, hingga pengelolaan data jemaah. Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, mengatakan peningkatan kualitas layanan haji difokuskan pada kecepatan, ketepatan, dan kepuasan jemaah. “Kualitas layanan…

Pemerintah terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi jamaah Indonesia, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pengawasan dilakukan mulai dari pencegahan haji nonprosedural, pemantauan layanan biro haji khusus, hingga memastikan kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menegaskan pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi memiliki komitmen yang sama…

JAKARTA — Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini dan penguatan budaya hidup sehat. Program yang dijalankan sejak 2025 tersebut kini semakin masif dengan melibatkan lebih dari 10.000 puskesmas di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 sebanyak 100 juta penduduk…

Jakarta – Keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara nasional dinilai tidak lepas dari tingginya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan pemerintah. Hingga awal Mei 2026, program tersebut tercatat telah menjangkau 100 juta warga Indonesia melalui lebih dari 10 ribu Puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pemerintah menyebut capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya…