FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan tim optimalisasi penyaluran, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari penguatan tata…

JAKARTA – Pemerintah terus menyempurnakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), berbagai langkah perbaikan dilakukan mulai dari penajaman penerima manfaat, penguatan tata kelola keuangan, hingga peningkatan pengawasan di lapangan. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim optimalisasi penyaluran MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim…

Oleh : Aditya Anggara )* Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa investasi pada sumber daya manusia benar-benar memberikan dampak maksimal. Setelah fase awal yang menekankan pada perluasan distribusi dan jangkauan penerima manfaat, kini arah kebijakan semakin matang menuju intervensi yang lebih presisi, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Transformasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan refleksi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah dalam memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengarah pada pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini menjadi penting di tengah kompleksitas penyaluran bantuan sosial yang kerap dihadapkan pada tantangan akurasi data, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pembentukan tim optimalisasi MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu langkah strategis untuk…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebijakan dijalankan secara terukur dan adaptif dalam merespons dinamika global. Langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap dan responsif dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil serta ekonomi nasional tetap tumbuh secara berkelanjutan. Deputi…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, mulai dari tekanan inflasi, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian geopolitik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan stabilitas ekonomi dan sosial nasional tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pusat menegaskan bahwa peran kepala daerah menjadi kunci…

Oleh: Bella Oktavia Putri )* Dinamika global yang semakin kompleks mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi antarwilayah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi menjadi tantangan nyata yang tidak bisa dihadapi secara parsial. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk memastikan respons yang lebih terintegrasi dan efektif. Pemerintah pusat terus memperkuat arah kebijakan ekonomi melalui…

Oleh: Reza Maulana Hakim )* Dinamika global yang terus berkembang menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah di berbagai tingkatan. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta gangguan rantai pasok menjadi faktor yang tidak hanya memengaruhi perekonomian global, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi di daerah. Dalam situasi tersebut, peran kepala daerah menjadi semakin krusial dalam memastikan stabilitas tetap terjaga. Pemerintah pusat melalui Menteri…

Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja rumah tangga melalui kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan pengakuan, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan buruh domestik yang selama ini kerap berada di sektor informal dan kurang terlindungi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa UU PPRT tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi…

Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia. Pengesahan regulasi ini menandai komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial serta pengakuan yang lebih layak terhadap kontribusi pekerja rumah tangga dalam menopang kehidupan keluarga dan perekonomian nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi…