Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen afirmasi ekonomi berbasis komunitas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar sebagai lembaga usaha, melainkan sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan program sosial dan ketahanan pangan nasional. Langkah konkret itu terlihat dari sinergi lintas kementerian dalam mengakselerasi…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar lembaga usaha, tetapi instrumen afirmasi yang memastikan perputaran ekonomi terjadi dan manfaatnya kembali ke desa. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci percepatan program ini, termasuk integrasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)…

Oleh : Antonius Utomo Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang semakin kompleks di awal 2026, wacana tentang koperasi desa tidak lagi hanya sebagai konsep ekonomi kerakyatan tradisional, tetapi telah berubah menjadi isu kebijakan publik yang aktual dan strategis. Pemerintah secara konsisten mendorong pembentukan dan penguatan koperasi desa sebagai instrumen utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, memotong rantai distribusi, serta menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. Fokus…

Serang – Pemerintah memastikan sebagian keuntungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dialokasikan untuk memperkuat pendapatan desa. Skema tersebut menjadi bagian dari desain kelembagaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga pada kontribusi langsung terhadap pembangunan desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, saat meninjau Kopdes Merah Putih di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, bersama sejumlah menteri lainnya,…

Oleh : Ricky Rinaldi Puncak arus mudik dan balik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi sistem transportasi nasional. Jutaan masyarakat bergerak secara bersamaan menuju kampung halaman dan kembali ke pusat-pusat aktivitas ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam momentum ini, kebijakan tol gratis dan manajemen mobilitas nasional menjadi instrumen penting negara untuk menjaga kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan perjalanan masyarakat. Mobilitas Lebaran bukan sekadar fenomena tahunan,…

*) Oleh: Kevin Setiawan Mudik Lebaran selalu menjadi fenomena sosial terbesar di Indonesia, menghadirkan pergerakan manusia dalam skala masif yang menuntut manajemen kebijakan yang presisi. Setiap tahun, jutaan warga berpindah dari pusat-pusat ekonomi menuju kampung halaman, menciptakan tekanan luar biasa pada infrastruktur transportasi nasional. Dalam konteks itu, kebijakan tol gratis pada periode tertentu bukan sekadar insentif populis, melainkan strategi terukur untuk mengelola arus dan menekan…

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dengan membuka enam ruas tol fungsional secara gratis selama periode Mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026. Total sepanjang 198 kilometer jalan tol di jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera dapat dimanfaatkan tanpa tarif guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan perjalanan masyarakat menuju kampung halaman berlangsung aman, lancar,…

Jakarta – Pemerintah resmi membuka enam ruas tol fungsional secara gratis selama periode Mudik Lebaran 2026 sebagai langkah strategis memperlancar mobilitas masyarakat. Total panjang ruas yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 198 kilometer, tersebar di jaringan Trans-Java Toll Road dan Trans-Sumatra Toll Road. Kebijakan ini dirancang untuk mengurai kepadatan, mempercepat waktu tempuh, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perjalanan pada arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447…

Oleh: Bara Winatha*) Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, swasembada pangan dapat dimaknai sebagai simbol kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, membangun arsitektur swasembada pangan dan strategi surplus berkelanjutan menjadi agenda strategis yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan desain kebijakan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan produksi, perlindungan lahan, kepastian…

*) Oleh : Hernanda Ardyanto Ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan telah menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan posisi tawar suatu negara di panggung internasional. Di tengah dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok global, kemampuan sebuah bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi indikator utama kemandirian dan kekuatan nasional. Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah…