Oleh: Rahman Abdurrahman Kurniawan (* Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan rumah tangga hampir selalu meningkat. Tradisi berbagi, persiapan sahur dan berbuka, hingga kebutuhan menjamu keluarga membuat konsumsi bahan pokok melonjak. Di sisi lain, lonjakan permintaan berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks inilah kebijakan bantuan beras dan minyak goreng yang disiapkan pemerintah menjadi langkah strategis, bukan sekadar program rutin, melainkan…

*) Oleh: Syamsul Huda Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, langkah pemerintah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng menjelang Idulfitri patut diapresiasi sebagai intervensi yang terukur dan berpihak pada rakyat. Ramadan selalu menjadi periode dengan tekanan konsumsi yang meningkat, terutama pada komoditas pangan pokok. Tanpa kebijakan afirmatif, kelompok rentan berpotensi mengalami penurunan daya beli yang signifikan akibat kenaikan permintaan dan fluktuasi harga.…

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat menjelang Ramadan 1447 H. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk mendukung program ini. Keyakinan tersebut didasari oleh proyeksi peningkatan produksi beras pada awal tahun 2026. “Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan sosial beras itu mencukupi,” ujar Airlangga. Lanjutnya, bantuan pangan merupakan…

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat konsumsi domestik pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan…

Oleh: Bara Winatha*) Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tengah memasuki babak baru yakni penguatan layanan, kemandirian ekonomi, dan keadilan akses bagi seluruh jemaah. Gagasan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi menjadi simbol transformasi tersebut. Inisiatif ini mencerminkan visi besar untuk menghadirkan sistem haji yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan umat. Kampung Haji diproyeksikan menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem haji nasional, sekaligus bagian dari upaya…

*) Oleh : Sevie Paramita Ibadah haji selalu menempati posisi istimewa dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Setiap tahun, jutaan warga dari berbagai pelosok negeri mendaftarkan diri dengan harapan suatu hari dapat menjejakkan kaki di Tanah Suci. Namun di balik semangat religius itu, ada persoalan klasik yang terus mengemuka yaitu lamanya antrean, kompleksitas tata kelola, hingga biaya yang dirasa semakin berat. Pembenahan sistem haji menjadi kebutuhan…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang diproyeksikan menjadi pusat hunian dan layanan terpadu bagi jemaah Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji telah memperoleh kesepakatan penting antara Prabowo Subianto dan…

Jakarta — Pemerintah terus membenahi sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya yang ditanggung jemaah. Reformasi dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, digitalisasi layanan, serta persiapan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah. Penataan pembiayaan menjadi fokus utama. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap komponen transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan di Armuzna agar struktur biaya lebih…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2026 menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program prioritas untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Program ini tidak dipandang sekadar isapan jempol kebijakan, tetapi strategi sistemik untuk menguatkan perekonomian desa sebagai basis utama pengembangan kewirausahaan rakyat dan penyediaan kerja formal maupun nonformal di seluruh Indonesia. Sejak dicanangkan…

Oleh: Alexander Royce*) Upaya pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih kian menunjukkan arah yang semakin terstruktur dan progresif. Di tengah tantangan ekonomi global, inflasi pangan, serta kebutuhan memperkuat daya tahan ekonomi lokal, koperasi desa menjadi instrumen strategis yang bukan hanya relevan, tetapi juga krusial. Koperasi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai badan usaha tradisional, melainkan sebagai motor penggerak pembangunan desa, penguat rantai…