FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta,- Pemerintah memastikan pasokan dan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman sehingga kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tetap dapat terpenuhi. Di tengah meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) terus memperkuat pengawasan distribusi serta memastikan rantai pasok energi berjalan lancar agar masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia…

Jakarta — Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dipastikan berada dalam kondisi aman dengan cadangan yang berada di atas standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat, sektor industri, transportasi, dan aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa hambatan di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan kondisi…

Oleh: Yoga Prasetya Di tengah dinamika geopolitik global yang belum sepenuhnya mereda, isu mengenai ketahanan energi kembali menjadi perhatian publik. Konflik di sejumlah kawasan penghasil minyak dunia, fluktuasi harga minyak mentah internasional, hingga gangguan rantai pasok global kerap memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, kepastian dari pemerintah mengenai kondisi cadangan energi nasional menjadi faktor penting…

Oleh: Bara Winatha*) Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu fondasi penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan keberlangsungan roda perekonomian nasional. Pasokan energi yang terjaga memastikan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, sektor industri, hingga layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stok BBM nasional sekaligus memastikan distribusinya berlangsung lancar hingga ke seluruh daerah. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,…

Jakarta,- Pemerintah terus memperkuat reformasi perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkokoh ketahanan nasional. Melalui tata kelola perpajakan yang semakin modern, transparan, dan berbasis data, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem perpajakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pengumpulan data dan informasi perpajakan secara efektif. Sebagai bagian…

Jakarta - Kinerja penerimaan pajak pada semester I 2026 kembali mengukuhkan posisi pajak sebagai tulang punggung ketahanan nasional. Hingga akhir paruh pertama tahun ini, negara berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun. Angka yang setara dengan 43,9 persen dari target APBN (Rp2.357,7 triliun) ini melonjak 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadi indikator kuat meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya kepatuhan serta…

Oleh : Abdul Razak)* Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi, membiayai pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang merata. Dalam konteks tersebut, pajak memiliki peran strategis sebagai tulang punggung penerimaan negara sekaligus instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal nasional. Oleh karena itu, membangun kepatuhan pajak dan memperkuat tata kelola perpajakan merupakan bagian penting dari upaya…

Oleh: Bara Winatha*) Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kekuatan negara di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Melalui penerimaan negara yang sehat, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem perpajakan bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan negara, melainkan bagian dari strategi membangun ketahanan nasional yang…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi maupun kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memimpin perjalanan bangsa. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter, kemampuan manajerial, dan semangat nasionalisme yang kuat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pemerintah menghadirkan Universitas Republik Indonesia (URI)…

*) Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pada 2026, komitmen tersebut semakin diperkuat melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), sebuah institusi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kepemimpinan nasional, tata kelola pemerintahan, serta pendidikan kebangsaan. Kehadiran URI dipandang bukan sekadar penambahan lembaga pendidikan tinggi, melainkan investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan pemimpin masa depan…