Masyarakat Wanam Diminta Jaga dan Wariskan Nilai Adat Malind Maklew

Masyarakat Wanam Diminta Jaga dan Wariskan Nilai Adat Malind Maklew

MERAUKE – Ketua Adat Wanam, Yohanis Agabi Mahuze, mengajak masyarakat adat Malind Maklew untuk terus menjaga dan menjalankan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian adat dinilai penting agar pengetahuan mengenai budaya, sejarah, serta hubungan kekerabatan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Menurut Yohanis, keberadaan adat tidak cukup hanya dikenal melalui cerita atau pengetahuan sejarah. Nilai-nilai yang terkandung…
Penembakan ASN di Jayawijaya Dikecam dan Dinilai Melanggar Nilai Kemanusiaan

Penembakan ASN di Jayawijaya Dikecam dan Dinilai Melanggar Nilai Kemanusiaan

KUPANG - Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026) menuai kecaman. Tindakan kekerasan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan karena para korban merupakan warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketiga korban yakni Willi Mbuik (25), CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT); drh. Alfonsius Albinus Mehan (35),…
Aparat Keamanan Pastikan Kejar OPM Pelaku Penembakan 3 ASN di Jayawijaya

Aparat Keamanan Pastikan Kejar OPM Pelaku Penembakan 3 ASN di Jayawijaya

JAYAWIJAYA — Aparat keamanan terus memburu pelaku penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang terjadi di Distrik Muliama, Rabu (9/9/2026). Polisi telah mengantongi ciri-ciri terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi yang selamat dalam insiden tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penyidik telah memeriksa saksi korban yang selamat di Polres Jayawijaya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian…
OPM Bunuh Masyarakat Sipil di Jayawijaya, Wajah Nyata Pelanggaran HAM Berat

OPM Bunuh Masyarakat Sipil di Jayawijaya, Wajah Nyata Pelanggaran HAM Berat

Oleh : Loa Murib Penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali memperlihatkan sisi paling kelam dari kekerasan bersenjata di Tanah Papua. Tiga warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat harus kehilangan nyawa ketika membawa bantuan ternak untuk masyarakat di pedalaman. Peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan gambaran nyata bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil masih menjadi…
Mengecam Kekerasan OPM di Jayawijaya yang Korbankan Warga Sipil Pelayan Publik

Mengecam Kekerasan OPM di Jayawijaya yang Korbankan Warga Sipil Pelayan Publik

Oleh: Yohanes Wandikbo )* Kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Tanah Papua. Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026, menjadi tragedi yang patut dikecam. Para korban bukan kombatan, bukan pihak yang sedang berperang, melainkan aparatur yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketiga korban merupakan Willi Mbuik, CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya…
Presiden Prabowo Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026

Presiden Prabowo Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026

Jakarta, - Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat penerima manfaat tetap memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan program bantuan pangan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan setelah rapat…
Arahan Presiden Prabowo, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut hingga Akhir Tahun

Arahan Presiden Prabowo, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut hingga Akhir Tahun

Jakarta — Pemerintah memastikan program bantuan pangan berupa beras tetap berlanjut hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Arahan…
Perpanjangan Bantuan Beras, Mengutamakan Kebutuhan Dasar Rakyat

Perpanjangan Bantuan Beras, Mengutamakan Kebutuhan Dasar Rakyat

*) Oleh : Kevin Andrianto Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026 sebagai langkah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi penting di tengah potensi tekanan terhadap produksi dan pasokan pangan akibat perubahan cuaca serta risiko El Nino. Melalui tambahan bantuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan pokok sekaligus menjaga daya beli…
Bantuan Beras hingga Desember Menjadi Tameng Rakyat Menghadapi Dampak El Nino

Bantuan Beras hingga Desember Menjadi Tameng Rakyat Menghadapi Dampak El Nino

Oleh: Dwi Saputri)* Pemerintah resmi memperpanjang penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras hingga Desember 2026. Keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi akibat rentetan bencana alam serta fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung. Perpanjangan bantuan beras menunjukkan bahwa pemerintah menyadari dampak perubahan iklim tidak berhenti pada persoalan cuaca. El Nino dapat memengaruhi produksi pertanian, mengganggu pasokan pangan,…
Pemerintah Siapkan Sanksi Izin bagi Korporasi Terbukti Terlibat Karhutla

Pemerintah Siapkan Sanksi Izin bagi Korporasi Terbukti Terlibat Karhutla

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi dapat diberikan secara berlapis, mulai dari pemulihan ekosistem, pembekuan izin hingga pencabutan izin dan hak guna usaha (HGU). Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum segera menyampaikan daftar korporasi yang tengah diproses terkait karhutla. "Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Yang 8 maupun yang…