Pemerintah Tingkatkan Antisipasi PHK untuk Menjaga Ketahanan Dunia Kerja

Pemerintah Tingkatkan Antisipasi PHK untuk Menjaga Ketahanan Dunia Kerja

Jakarta, - Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan peluang kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) guna memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus membuka akses lapangan pekerjaan yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan…
Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Oleh: Andy Kurniawan )* Pemerintah terus memastikan ketersediaan listrik nasional berada dalam kondisi aman di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Kepastian ketersediaan listrik nasional penting disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan keresahan. Dalam situasi seperti ini, fakta menjadi landasan utama untuk melawan hoaks yang berkembang mengenai kondisi sektor kelistrikan…
Pemerintah Perkuat Koordinasi Hadapi Risiko PHK di Berbagai Sektor

Pemerintah Perkuat Koordinasi Hadapi Risiko PHK di Berbagai Sektor

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha yang terdampak dinamika ekonomi global dan perubahan kebijakan industri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan, melindungi pekerja, serta memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan produktif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan bahwa pemerintah secara intensif memantau perkembangan situasi geopolitik global yang…
Mitigasi PHK Diperkuat untuk Menjaga Ekonomi Rakyat

Mitigasi PHK Diperkuat untuk Menjaga Ekonomi Rakyat

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, tekanan industri padat karya, hingga perubahan pola produksi akibat transformasi digital menuntut negara hadir secara cepat dan konkret untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dalam konteks ini, langkah pemerintah memperkuat mitigasi PHK menjadi sinyal penting bahwa perlindungan…
Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa Alisa Dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasi respons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam…
Aturan PMSE Diperbarui, Seller Lokal Dapat Perlindungan Lebih Besar

Aturan PMSE Diperbarui, Seller Lokal Dapat Perlindungan Lebih Besar

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi seller lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan digital. Menteri Perdagangan Budi Santoso…
PMSE Baru dan Bukti Negara Hadir Melindungi Pelaku Usaha Lokal

PMSE Baru dan Bukti Negara Hadir Melindungi Pelaku Usaha Lokal

Oleh: Rina Oktavia)* Perkembangan perdagangan digital telah membuka berbagai peluang baru bagi pelaku usaha di Indonesia. Melalui platform elektronik, pelaku usaha kini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa dibatasi wilayah geografis. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari persaingan yang tidak seimbang, kurangnya perlindungan bagi pelaku usaha kecil, hingga kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi digital.…
Permendag 19/2026: Memuliakan Produk Lokal di Pasar Digital

Permendag 19/2026: Memuliakan Produk Lokal di Pasar Digital

Oleh Wulan Andini )* Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara fundamental. Marketplace dan berbagai platform perdagangan elektronik kini menjadi ruang utama bagi jutaan pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada konsumen di seluruh penjuru negeri. Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan besar berupa ketimpangan posisi antara pelaku usaha kecil dengan perusahaan platform yang memiliki kekuatan teknologi, modal, dan kendali terhadap mekanisme perdagangan. Karena itulah…
Permendag PMSE Wajibkan Transparansi Biaya, Pemerintah Jaga Keadilan bagi Pedagang Online

Permendag PMSE Wajibkan Transparansi Biaya, Pemerintah Jaga Keadilan bagi Pedagang Online

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi digital nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi baru yang menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tersebut menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha dan konsumen. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan…
Prabowo dan Agenda Penguatan Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa

Prabowo dan Agenda Penguatan Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa

Oleh: Amanda Purnama )* Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan. Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme guru agar kualitas pendidikan nasional semakin meningkat. Komitmen pemerintah terhadap…