Penindakan Komandan OPM di Maybrat Wujud Pemerintah Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua

Penindakan Komandan OPM di Maybrat Wujud Pemerintah Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua

MAYBRAT – Perlindungan keselamatan masyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh kekerasan. Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok…
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Dukung Stabilitas Keamanan Papua

Penindakan Komandan OPM di Maybrat Dukung Stabilitas Keamanan Papua

MAYBRAT – Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata dan mempertahankan situasi wilayah agar tetap terkendali. Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota…
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Stabilitas dan Pembangunan Tanah Papua

Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Stabilitas dan Pembangunan Tanah Papua

Oleh: Yohanes Wandikbo )* Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. Situasi yang aman memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pelayanan publik, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah. Perkembangan situasi keamanan di Kabupaten…
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Perlindungan Masyarakat Papua

Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Perlindungan Masyarakat Papua

Oleh: Marthen Yikwa )* Perlindungan masyarakat, khususnya warga sipil, merupakan tanggung jawab penting negara dalam menjaga keamanan dan menciptakan kehidupan yang damai di Tanah Papua. Warga harus dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi tanpa dibayangi ancaman kekerasan. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi kelompok bersenjata perlu ditempatkan dalam kerangka menjaga keselamatan warga, mencegah gangguan keamanan, dan menciptakan…
Prabowo Sahkan Perpres Ojol, Atur Tarif dan Jaminan Sosial

Prabowo Sahkan Perpres Ojol, Atur Tarif dan Jaminan Sosial

JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Regulasi yang disahkan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi landasan baru untuk menata ekosistem transportasi digital, termasuk ojek online (ojol), sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengemudi. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko mengatakan Perpres tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pengaturan ekosistem transportasi berbasis digital, UMKM,…
Prabowo Rilis Perpres Ojol, Beri Kepastian bagi Pengemudi, Konsumen, dan Platform

Prabowo Rilis Perpres Ojol, Beri Kepastian bagi Pengemudi, Konsumen, dan Platform

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online (ojol), konsumen, pelaku UMKM, dan perusahaan aplikator. Regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk membangun ekosistem transportasi digital yang lebih adil, transparan, aman, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pengemudi ojol melalui pengaturan pembagian pendapatan…
Prabowo Teken Perpres Ojol: Langkah Nyata Melindungi Pekerja Digital

Prabowo Teken Perpres Ojol: Langkah Nyata Melindungi Pekerja Digital

Oleh : Adi Hertanto )* Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan pola kerja baru yang semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai pengemudi ojek online (ojol) yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari mobilitas masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi digital. Karena itu, kehadiran negara untuk memastikan ekosistem transportasi berbasis platform digital berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Langkah…
Penerbitan Perpres Ojol, Menata Hubungan Kemitraan Berkeadilan

Penerbitan Perpres Ojol, Menata Hubungan Kemitraan Berkeadilan

Oleh : Rivka Mayangsari*) Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital menjadi langkah pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan ekonomi digital, khususnya bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku UMKM yang bergantung pada layanan berbasis platform. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur transportasi orang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan sehingga memberikan kerangka perlindungan yang lebih…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, PMI Non-Prosedural Dicegah dari Risiko TPPO

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PMI Non-Prosedural Dicegah dari Risiko TPPO

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mencegah keberangkatan non-prosedural yang berisiko menjerumuskan pekerja menjadi korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai langkah positif pemerintah dalam memperkuat perlindungan PMI. Kehadiran kementerian tersebut dapat menyederhanakan birokrasi dengan memperjelas…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, PMI Diperkuat lewat Pelindungan Jalur Prosedural

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PMI Diperkuat lewat Pelindungan Jalur Prosedural

Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan memastikan masyarakat berangkat melalui jalur prosedural, legal, dan sesuai kompetensi. Pemerintah menempatkan pencegahan keberangkatan non-prosedural sebagai bagian penting untuk menekan risiko eksploitasi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengatakan, sejak Oktober 2024 hingga 5…