Sekolah Rakyat dan Terobosan Akses Pendidikan Bermutu Tanpa Hambatan

Sekolah Rakyat dan Terobosan Akses Pendidikan Bermutu Tanpa Hambatan

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah. Di tengah masih adanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, gagasan Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya dirancang untuk membuka pintu pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga menghilangkan berbagai hambatan struktural yang selama ini membuat sebagian anak tertinggal…
Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Bermutu bagi Anak dari Keluarga Pekerja Informal

Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Bermutu bagi Anak dari Keluarga Pekerja Informal

Oleh : Garvin Reviano )* Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang selama ini kerap berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil, kelompok pekerja informal, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara optimal. Dalam konteks…
Sekolah Rakyat Lengkapi Pendidikan Bermutu dengan Bela Diri dan Perpustakaan 24 Jam

Sekolah Rakyat Lengkapi Pendidikan Bermutu dengan Bela Diri dan Perpustakaan 24 Jam

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan budaya literasi bagi siswa. Pembekalan bela diri diberikan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepercayaan diri, sementara perpustakaan 24 jam memperluas akses belajar dan minat baca. Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi anak-anak Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah…
Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan

Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi…
Kids First, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar PP TUNAS

Kids First, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar PP TUNAS

Jakarta – Komitmen terhadap perlindungan anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mengusung prinsip Kids First, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak. PP TUNAS menjadi landasan penting dalam memperkuat kewajiban platform digital, mulai dari moderasi…
No Compromise, Pemerintah Gas Penegakan PP TUNAS untuk Platform Nakal

No Compromise, Pemerintah Gas Penegakan PP TUNAS untuk Platform Nakal

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam melindungi anak di ruang digital melalui penegakan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pendekatan tanpa kompromi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendorong…
Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital

Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruangsiber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anakpada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial. Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini…
Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak

Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak

Oleh : Muhammad Nanda Governing the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PenyelenggaraanSistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandaibabak baru dalam afirmasi otoritas negara di ruang digital. Regulasi ini tidak hanya menjadiinstrumen hukum, tetapi juga…
Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan

Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air. Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah buruh merupakan bagian penting dari…
Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah

Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri…