Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama perusahaan aplikator transportasi daring memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir pada Idul Fitri 2026. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan aplikator guna membahas mekanisme penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ojol 2026. Program ini akan menjangkau sekitar 850 ribu mitra pengemudi…

Jakarta – Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) pada Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kontribusi ratusan ribu mitra pengemudi dalam menopang ekonomi digital nasional. Di tengah dinamika global, langkah tersebut dinilai sebagai terobosan progresif yang memperkuat perlindungan sosial berbasis kemitraan. Pemerintah menegaskan bahwa skema ini disusun melalui komunikasi intensif dengan para aplikator guna memastikan mekanisme…

Oleh: Alexander Royce*) Transformasi ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan jutaan pekerja sektor informal berbasis aplikasi atau gig worker. Di antara mereka, pengemudi ojek online (ojol) menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang, terutama di momen-momen krusial seperti Ramadan dan Idulfitri. Tahun ini, kabar mengenai pencairan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojol menjadi angin segar yang tidak hanya berdampak pada…

Oleh: Asep Faturahman)* Kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online tidak hanya menjadi kabar baik menjelang Idulfitri, tetapi juga mencerminkan babak baru dalam evolusi perlindungan pekerja platform di Indonesia. Peningkatan nilai BHR, percepatan waktu pencairan, serta penyusunan regulasi khusus pekerja platform menunjukkan bahwa negara semakin adaptif dalam merespons perubahan lanskap ketenagakerjaan di era digital. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa pekerja berbasis aplikasi…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis terbaru adalah kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perbankan dan mempercepat laju ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan yang diinisiasi…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan…

Oleh : Silvi Herlina )* Pemerintah terus berupaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema pembiayaan. Salah satu strategi terbaru yang mulai banyak dibahas adalah penerapan tenor panjang dengan akses yang lebih luas bagi calon penerima rumah subsidi. Skema ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan klasik sektor perumahan, yakni tingginya harga rumah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Dengan tenor…

Oleh : Ricky Rinaldi Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuh keluarga, pusat pendidikan karakter, serta simbol kepastian masa depan. Dalam konteks itulah kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 30 tahun menjadi lompatan besar yang membuka akses kepemilikan rumah bagi lebih banyak rakyat Indonesia. Selama ini, tantangan utama masyarakat berpenghasilan rendah dalam…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengambil langkah tegas terhadap temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang ketat dan transparan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas persoalan kualitas makanan yang ditemukan di…

Oleh : Muhammad Nanda Pratama )* Langkah tegas pemerintah menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kualitas layanan publik. Kebijakan tersebut bukan sekadar respons administratif atas temuan di lapangan, melainkan cerminan dari upaya menjaga kredibilitas program strategis nasional yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik. Dalam…