FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, mulai dari validasi data penerima manfaat, penataan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga standardisasi operasional dapur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, berkualitas, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya peserta didik serta kelompok rentan penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,…

Oleh : Aditya Anggara )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena menyangkut jutaan penerima manfaat setiap hari, keberhasilan MBG tidak…

Oleh Peter Aguan )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. MBG memiliki posisi penting dalam upaya memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan sehat. Karena…

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembenahan dilakukan mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penetapan lokasi dapur, validasi data penerima manfaat, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah praktik penyimpangan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Memiliki rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar sekaligus fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kepemilikan rumah bukan hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga membuka peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui lingkungan yang sehat, stabil, dan produktif. Karena itu, penyediaan rumah subsidi tidak dapat dipandang semata sebagai program pembangunan fisik. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui optimalisasi program rumah subsidi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri pendukungnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa sinergi antara program rumah…

JAKARTA — Pemerintah memperkuat kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai langkah strategis yang mempermudah akses rumah subsidi, memperluas pembiayaan, menyederhanakan perizinan, hingga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional agar semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak, aman, dan…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pembangunan sektor perumahan kini dipandang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional. Investasi di sektor ini menciptakan efek berganda karena melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga perdagangan dan usaha mikro di sekitar kawasan hunian. Di Indonesia, perluasan program rumah subsidi menjadi langkah yang berpotensi memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah menjaga…

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap ancaman terorisme yang semakin berkembang di era digital. Melalui sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), aparat intelijen, dan aparat penegak hukum, berbagai upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kepala BNPT Eddy Hartono mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menangani…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme seiring berkembangnya ancaman di ruang digital. Perubahan pola aksi kelompok teroris yang semakin memanfaatkan teknologi informasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat, pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan…