FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubungan industrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantai pasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan sering kali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagi cukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan.…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan dialog sosial, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh. Di tengah dinamika ekonomi global pada 2026, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi prioritas agar dunia usaha tetap tumbuh, sementara pekerja memperoleh kepastian perlindungan dan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi dini guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan ekonomi global. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, penguatan koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah mengedepankan langkah pencegahan agar stabilitas dunia usaha tetap terjaga dan kesempatan kerja masyarakat dapat dipertahankan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah memiliki mekanisme yang jelas dalam mengantisipasi potensi…

Oleh: Bagas Nurahman)* Dialog yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh terus diperkuat sebagai strategi utama dalam menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global dan perubahan lanskap dunia usaha. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, serta penyelesaian secara musyawarah, berbagai potensi PHK diupayakan dapat dicegah…

Oleh: Arya Dwi Saputra Musim kemarau yang mulai melanda sebagian besar wilayah Indonesia menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, upaya pencegahan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Dalam setahun terakhir, pemerintah berhasil memperkuat sistem mitigasi karhutla melalui peningkatan…

Oleh: Aditya Pratama Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, dan masyarakat. Memasuki musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang semakin kuat. Selama setahun terakhir, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan personel pemadam, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran…

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berbagai pemangku kepentingan terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan personel, operasi pemadaman, koordinasi lintas sektor, pemantauan titik panas, hingga penegakan hukum guna meminimalkan dampak kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut prioritas, khususnya di Provinsi Riau, guna menjaga muka air tetap tinggi sehingga gambut tidak mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan tinggi muka air tanah secara _real time,_ pembangunan infrastruktur hidrologi, serta perluasan Program Desa Mandiri Peduli Gambut melalui pembasahan kembali…

Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hadir untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui sistem pemantauan yang lebih transparan dan terintegrasi. Peran DSI dipastikan bukan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai agen penjual sekaligus penyedia _monitoring system_ yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan transaksi ekspor termasuk _under invoicing_ sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal. "Nah,…

JAKARTA — Kesenjangan harga jual komoditas ekspor Indonesia dengan harga pasar internasional yang selama ini merugikan negara kini mulai terpangkas signifikan, menyusul kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sebelum DSI beroperasi, selisih harga jual komoditas di dalam negeri dengan harga internasional bisa mencapai 30 hingga 45 persen. Sebagai contoh, kelapa sawit (crude…