FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu dibahas saat Prabowo menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan kedua menteri menghadap Presiden untuk melaporkan…

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah. Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri…

Oleh: Bagas Nurahman)* Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Masyarakat pesisir selama ini menjadi salah satu penyangga penting kehidupan ekonomi Indonesia sebagai negara maritim. Dari laut, jutaan nelayan menyediakan pangan, menggerakkan perdagangan, serta menjaga denyut ekonomi di berbagai daerah yang bertumpu pada sumber daya kelautan. Namun, besarnya kontribusi masyarakat pesisir belum selalu diikuti dengan tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan dan produktivitas mereka. Keterbatasan sarana penyimpanan hasil tangkapan, akses…

Jakarta – Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dalam pengelompokan desil untuk mengajukan koreksi data. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data nasional tengah diproses secara intensif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan basis data penanggulangan kemiskinan…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat. “Prinsipnya, data itu…

*) Oleh: Rizky Fahmi Alamsyah Pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memperbesar anggaran perlindungan sosial, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi negara. Di sinilah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki posisi strategis sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan. Pemerintah terus membenahi tata kelola DTSEN agar berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat tidak lagi bertumpu pada data…

Oleh: Catur Ronggo*) Akses terhadap rumah layak masih menjadi salah satu ukuran penting keadilan sosial. Bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan utama bukan sekadar menemukan rumah yang tersedia, melainkan kemampuan membayar cicilan setiap bulan. Dalam konteks itulah kebijakan memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun patut dibaca sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperluas kesempatan memiliki hunian pertama. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah tetap mempertahankan…

Jakarta – Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun, sehingga beban cicilan masyarakat dapat ditekan dan kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat penyaluran Fasilitas…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Salah satunya dilakukan dengan mempercepat pematangan skema pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui opsi tenor kredit hingga 40 tahun. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa percepatan formulasi pembiayaan perumahan subsidi tersebut dilakukan melalui penyesuaian regulasi teknis…