FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan operasional secara ekstra. Instruksi tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Arahan itu disampaikan Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. "Saya mengajak para kepala…

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akurat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, tengah membangun 93 Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 32 sekolah dilengkapi…

Oleh : Radjiman Arif*) Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial…

Oleh : Catur Ronggo*) Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan mobilitas sosial bagi generasi berikutnya.…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan tata kelola global agar mampu…

JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India. Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada di bawah Keketuaan India itu mengusung tema Building for Resilience,…

Oleh : Rahmat Hidayat )* Di tengah perubahan konstelasi geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Persaingan kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik membuat negara-negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar atau penerima kebijakan global. Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatannya dalam ekonomi multilateral…

Oleh : Abdul Razak)* Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS…

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi peserta didik sekaligus mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa perluasan program dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan…

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ekspansi MBG tidak semata mengejar perluasan cakupan, tetapi diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Pemerintah juga memastikan perluasan layanan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan pemetaan kondisi masing-masing…