FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta, - Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur fasilitas Pajak Penghasilan…

Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum, melainkan difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi,…

Oleh : Nofer Saputra *) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini hadir pada momentum yang tepat, ketika dunia usaha nasional membutuhkan kepastian hukum sekaligus penguatan tata kelola perpajakan yang mampu mendukung pertumbuhan…

Oleh : Antonius Utomo Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran regulasi…

Oleh: Satria Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasi mampu berkembang secara sehat, profesional, dan…

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai pusat integrasi sistem informasi sekaligus pengawasan operasional koperasi secara nasional. Melalui platform ini, data lintas…

JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menghadirkan program pembangunan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di tengah antusiasme publik yang tinggi terhadap program strategis tersebut, pemerintah menunjukkan sikap terbuka dengan menjadikan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar manfaat program semakin dirasakan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah responsif tersebut mendapat perhatian positif karena…

Oleh: Firly Tsaqila )* Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitas ekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatan kesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar…

Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam situasi tersebut, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas rupiah…

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya dijaga melalui intervensi pasar,…