FOKUS-BANTEN.COM

Mekkah - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat langkah mitigasi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi potensi persoalan yang kerap…

Jakarta – Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan aman dan lancar mulai dari keberangkatan jemaah di Tanah Air hingga pelayanan di Madinah dan Makkah. Fokus pemerintah kini diarahkan pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang menjadi fase paling krusial dalam rangkaian ibadah haji. Amirul Hajj 2026 sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin…

Oleh : Ilham Maulana )* Penyelenggaraan ibadah haji selalu menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap jutaan umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima. Setiap tahun, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas layanan semakin baik, terutama menjelang fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang menjadi titik paling krusial dalam seluruh rangkaian haji. Pada musim haji 2026, komitmen…

Oleh : Abdul Karim )* Penyelenggaraan ibadah haji bukan semata agenda rutin tahunan, melainkan ujian besar kapasitas negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia, tata kelola haji selalu menjadi sorotan. Karena itu, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini layak diapresiasi sebagai bagian dari transformasi pelayanan yang semakin…

Jakarta - Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional melalui skema ekspor satu pintu SDA guna meningkatkan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi nilai ekspor. Kebijakan tersebut dituangkan dalam PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. Dalam pidatonya…

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Upaya ini dinilai penting untuk memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Fokus pembenahan diarahkan pada peningkatan transparansi, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA. Presiden Prabowo…

Oleh Ardianto Malik )* Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal menandai babak baru dalam tata kelola perdagangan Indonesia. Langkah yang diumumkan dalam Sidang Paripurna DPR RI tahun sidang 2025–2026 tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan administratif perdagangan, tetapi mencerminkan strategi besar pemerintah dalam mengembalikan kendali negara terhadap kekayaan alam nasional.…

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )* Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) menjadi isu strategis yang menentukan kekuatan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara kaya komoditas tambang, perkebunan, dan energi selama bertahun-tahun menghadapi tantangan berupa kebocoran devisa hasil ekspor. Sebagian keuntungan perdagangan komoditas strategis tidak sepenuhnya masuk ke sistem keuangan domestik sehingga manfaat ekonomi yang diterima negara belum optimal.…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyesuaian anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan efisiensi dilakukan sebagai bagian dari…

Oleh: Putu Mahendra)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal negara. Pendekatan efisiensi yang diterapkan menunjukkan…