Jakarta – Pemerintah semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola dapur mitra, negara memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan penguatan akuntabilitas…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat rentan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026. Kebijakan bansos ganda menjelang Ramadan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok jutaan keluarga terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), distribusi bantuan dilakukan secara masif dan terkoordinasi dengan dukungan perbankan Himbara serta Bank…

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diperuntukkan bagi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu. Penegasan ini dilakukan demi menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam setiap tahapan distribusi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan seluruh kepala SPPG agar mematuhi ketentuan penggunaan kendaraan operasional sesuai fungsinya.…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Bulan Ramadan bukan hanya momentum spiritual bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi juga periode dengan dinamika ekonomi yang sangat khas. Konsumsi rumah tangga meningkat, harga bahan pokok cenderung berfluktuasi, dan kebutuhan keluarga bertambah, mulai dari pangan hingga persiapan Hari Raya Idulfitri. Dalam konteks inilah kebijakan bansos ganda Ramadan menjadi relevan sebagai strategi menjaga stabilitas sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir…

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkan strategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, dan ekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan Indonesia bagian barat, tetapi…

Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni sebagai langkah konkret memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Sebanyak 2.100 unit rumah ditargetkan mulai direnovasi pada Maret 2026, bersamaan dengan pembangunan lima unit rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah strategis. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengatakan pelaksanaan fisik program tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan…

PAPUA – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan dan komitmen menghadirkan kesejahteraan hingga wilayah timur Indonesia. Program ini menjadi bagian strategis dari agenda nasional sektor perumahan yang menempatkan hunian layak sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pembangunan dan renovasi rumah di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan ikhtiar besar menghadirkan keadilan sosial hingga ke wilayah timur Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat Papua memiliki hunian yang layak menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Program pembangunan perumahan yang terintegrasi antara pusat dan daerah menjadi bukti bahwa negara hadir…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan pengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima…

Oleh: Novi Anggina Andayani *) Selama Ramadan 2026, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat jaring pengaman sosial melalui kebijakan bansos ganda yang terintegrasi dengan agenda pemberdayaan ekonomi desa. Kebijakan ini dirancang bukan hanya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat prasejahtera selama bulan suci, tetapi juga sebagai langkah strategis membangun fondasi kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Negara hadir secara utuh yakni melindungi kelompok rentan sekaligus menyiapkan…