FOKUS-BANTEN.COM

*) Oleh: Anggun Wiratama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting, bukan sekadar memperluas cakupan layanan, tetapi memastikan setiap dapur yang menopang program tersebut benar-benar memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 27.485 unit yang diaudit menunjukkan bahwa pengembangan program berjalan bersama proses penertiban data dan kepatuhan. Dari jumlah tersebut, 27.022 SPPG memperoleh…

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan bagi penerima manfaat. Kepala BGN, Sudaryono meminta sekolah menolak makanan MBG yang tidak dilengkapi label pada setiap ompreng serta tidak membagikannya kepada siswa. Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam Webinar Literasi Gizi bagi Kepala Sekolah. “Manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap…

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penghentian sementara atau suspend terhadap 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini menjadi bentuk ketegasan pemerintah untuk memastikan setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum kembali melayani penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS,…

Oleh : Antonius Utomo Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui program ini, jutaan peserta didik di berbagai daerah memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan belajar mereka. Namun, besarnya cakupan program tersebut juga menuntut standar pengelolaan yang tinggi, terutama dalam aspek keamanan pangan.…

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan pembahasan lintas kementerian untuk mengkaji rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai biaya pendidikan negeri hingga jenjang universitas perlu dapat diakses masyarakat tanpa menjadi beban biaya. Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri. "Saya sangat…

JAKARTA - Pemerintah mulai mengkaji skema pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sehingga biaya tidak menjadi hambatan bagi anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Presiden Prabowo menegaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri, harus dapat digratiskan. Presiden juga menyatakan akan segera menggelar…

Oleh : Muhammad Andika* Pendidikan tinggi merupakan salah satu pintu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan seseorang memperbaiki taraf hidup. Karena itu, gagasan untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi kebijakan yang memiliki arti strategis bagi masa depan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri dapat digratiskan. Arahan…

Oleh : Jonathan Janoel*) Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.…

*) Oleh : David Antoni Pemerintah terus mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemegang konsesi, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran di berbagai daerah. Badan Meteorologi,…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Penguatan dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, patroli, pemadaman, pendinginan, serta operasi modifikasi cuaca untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi cuaca kering. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan menyesuaikan pengerahan personel dan sarana berdasarkan kondisi lapangan serta tingkat risiko kebakaran. Menteri Kehutanan, Raja…