FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA — Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan kalangan pengusaha. DPR RI memastikan pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan aturan yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan DPR terus membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi selama proses…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan serta penyiapan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Di tengah proses tersebut, buruh dan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi provokatif yang dapat mengganggu penyampaian aspirasi secara tertib dan konstruktif. DPR RI saat ini membahas RUU Ketenagakerjaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh, pengusaha, pemerintah, dan…

Oleh : Rahmat Sahila )* Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Proses pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan disusun dengan mempertimbangkan beragam kepentingan. Pemerintah dan DPR bersama-sama membuka ruang partisipasi bagi serikat pekerja, pengusaha, pakar, serta unsur terkait lainnya agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat…

Oleh Anita Rahma )* Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja semakin terlihat melalui sejumlah kebijakan yang memberikan perhatian pada perlindungan buruh. Di saat yang sama, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil. Karena itu, ruang dialog yang kini terbuka seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk menyuarakan aspirasi pekerja. Hingga saat ini, keberpihakan terhadap pekerja…

Jakarta - Di tengah persaingan industri dan perdagangan global, hilirisasi nikel menjadi modal strategis Indonesia untuk memperkuat posisi tawar di pasar internasional. Kebijakan pengolahan mineral di dalam negeri mendorong perubahan dari eksportir bijih mentah menjadi produsen utama nikel olahan dunia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai hilirisasi telah mengubah posisi Indonesia dalam peta industri nikel global. Pangsa produksi nikel…

Oleh : Jonathan Janoel*) Perdagangan sumber daya alam Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya bijih nikel lebih banyak dipandang sebagai komoditas tambang untuk memenuhi kebutuhan industri luar negeri, kini pengolahannya semakin banyak dilakukan di dalam negeri. Perubahan tersebut bukan sekadar pergeseran bentuk barang ekspor, melainkan transformasi posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari sumber daya…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Perubahan posisi Indonesia dalam industri nikel global menunjukkan bahwa hilirisasi mulai menggeser pola perdagangan sumber daya alam dari sekadar ekspor bahan mentah menuju penguatan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan pangsa produksi nikel olahan yang disebut telah mencapai sekitar 41 persen dari produksi dunia, Indonesia memiliki modal ekonomi yang semakin besar untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok industri global. Tantangannya kini bukan…

Oleh: Adib Miftahul Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahannya. Perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantian personel, tetapi juga sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan agenda nasional yang terus berkembang. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah nama pada posisi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan…

Oleh: Ari Nurcahyo Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari upaya menata kembali mesin pemerintahan agar lebih efektif menjalankan agenda nasional. Reshuffle tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian pejabat, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi, memperjelas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan susunan kabinet akan memiliki arti apabila mampu mendorong perbaikan kinerja serta memperkuat pelaksanaan…