FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Sejumlah pihak menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Dukungan tersebut datang dari pemerintah daerah hingga kepala daerah di berbagai wilayah yang menilai regulasi ini penting untuk menekan potensi dampak negatif penggunaan platform digital oleh anak-anak. Pemerintah Provinsi…

JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak dan dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi anak dari dampak negatif ruang digital yang semakin kompleks. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa negara hadir secara tegas untuk memastikan keamanan anak di dunia…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi digital yang berkembang pesat telah membuka peluang besar dalam mendukung proses pembelajaran anak secara lebih luas dan inovatif. Pemerintah merespons perkembangan ini dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai langkah strategis untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Menteri Komunikasi…

Oleh: Asep Faturahman)* Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) terus menguat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di era digital. Kebijakan ini dinilai memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan zaman, di mana anak-anak semakin akrab dengan teknologi, namun belum sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, kehadiran regulasi ini menjadi…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong perluasan gerai Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan untuk memperluas distribusi hasil produksi masyarakat serta memperkuat ekosistem usaha desa agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa penguatan koperasi melalui perluasan jaringan gerai merupakan bagian dari strategi besar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.…

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pembangunan gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Program ini menunjukkan perkembangan signifikan, merata dari Pulau Kalimantan, Jawa, hingga Papua, sekaligus menjadi indikator keseriusan negara dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Kehadiran gerai koperasi tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi juga infrastruktur distribusi yang memperpendek rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi berbasis kerakyatan melalui percepatan pengembangan Gerai Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas akses pasar, memperkuat distribusi produk UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata pada tahun 2026. Gerai Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang mengintegrasikan berbagai fungsi penting, mulai dari distribusi,…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hadir sebagai wajah baru penguatan ekonomi desa yang semakin terorganisir, modern, dan berdaya saing. Inisiatif ini tidak hanya membangun unit usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem distribusi yang lebih efisien dengan memperpendek rantai ekonomi dari produsen langsung ke konsumen, sehingga nilai tambah dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat desa. Keberadaan gerai koperasi menjadi sarana strategis dalam…

Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui perpanjangan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. “Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Bapanas melaksanakan langkah strategis salah satunya penyaluran bantuan pangan,” ujar Amran. Pemerintah memutuskan memperpanjang distribusi bantuan…

Jakarta – Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras dan minyak goreng hingga April 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Sebagai stimulus ekonomi kuartal pertama, perpanjangan bantuan pangan bukan sekadar memperpanjang distribusi, tetapi juga memperkuat optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga konsumsi domestik sebagai penopang pertumbuhan. Di saat berbagai tekanan global masih membayangi harga komoditas dan…