FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta — Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) selesai dibangun dan siap beroperasi penuh pada 16 Agustus 2026. Target yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI ini diproyeksikan menjadi pendorong utama pemerataan dan kemandirian ekonomi desa. ?Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan fisik dan penyiapan operasional koperasi terus dikejar di seluruh wilayah Indonesia hingga menjelang Hari Kemerdekaan. “Pemerintah…

Oleh: Syamsul Arifin *) Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 membawa paradigma baru dalam tata kelola pembangunan nasional. Kemerdekaan tidak sekadar dimaknai lewat seremoni tahunan yang semarak, melainkan diterjemahkan melalui aksi nyata penguatan fondasi ekonomi dari tingkat paling dasar. Langkah strategis pemerintah untuk merampungkan sekaligus mengoperasikan Koperasi Desa atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara masif menjadi bukti empiris komitmen…

Oleh : Rahman Aditya )* Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa. Program ini lahir sebagai instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas akses layanan ekonomi yang selama ini belum merata. Koperasi pada hakikatnya merupakan lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda…

Oleh: Mikki Hanindya Paramitya Di berbagai negara, reformasi penyaluran bantuan sosial hampir selalu diarahkan pada satu tujuan utama, yakni mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas distribusi. Indonesia kini sedang bergerak ke arah yang sama melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk kekhawatiran mengenai potensi nepotisme maupun politisasi bantuan sosial. Selama bertahun-tahun, salah satu persoalan distribusi bantuan…

Oleh: Yohanis Wenda* Pembangunan Papua pada masa kini semakin menunjukkan arah yang lebih inklusif dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat pelayanan ekonomi sekaligus simpul berbagai program pemerintah di tingkat kampung. Kebijakan ini bukan sekadar membentuk lembaga koperasi, melainkan menghadirkan sebuah sistem yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat, memperluas akses…

Sinergi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan integrasi ekonomi dari hulu ke hilir. Koperasi bertindak sebagai penyedia bahan baku dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), warga mendapat kepastian pasar, dan rantai pasok pangan nasional semakin kuat. Model Ekonomi Terpadu (Closed-Loop) masyarakat memproduksi, koperasi mengelola usaha dan distribusi, serta SPPG menyerap hasil secara berkelanjutan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang…

Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaksanaan pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) berlangsung secara transparan dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya gaji hingga Rp10 juta bagi peserta pelatihan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menegaskan bahwa…

Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) siap menyerap produk UMKM yang telah diproduksi oleh pelaku usaha lokal. Selain itu juga, KDMP akan memperkuat ekonomi desa agar perekonomian masyarakat didesa dapat lebih baik dan mengurangi kesenjangan desa dengan kota. “KDKMP akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi sekaligus menjadi off taker atau penyerap utama hasil produksi UMKM dan pelaku usaha…

Jakarta – Peredaran konten hoaks di ruang digital menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi perhatian pemerintah. Berbagai informasi palsu yang beredar dinilai berpotensi memicu provokasi, menimbulkan keresahan, dan mengganggu suasana kondusif menjelang perayaan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat literasi digital dan menghadirkan informasi yang akurat agar semangat persatuan dan gotong royong tetap terjaga. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan…

JAKARTA — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang berpotensi meningkat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memperkuat persatuan bangsa dalam menyambut momentum bersejarah 17 Agustus. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif sepanjang bulan Agustus yang berisiko memicu…