FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar pemimpin bangsa yang telah berkontribusi bagi kemerdekaan, pembangunan, dan stabilitas nasional. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan. Namun, secara kenegaraan, penghargaan itu penting sebagai simbol penghormatan bangsa…

Jakarta - Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, terus menguat seiring dengan pandangan yang lebih objektif terhadap perjalanan sejarah bangsa. Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 84,25 persen publik menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Alasan dominan yang muncul adalah jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Direktur Eksekutif…

Jakarta - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Pernyataan ini disampaikan Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina merespons adanya pro dan kontra pemberian gelar tersebut karena luka sejarah masa lalu. Menurut Sahmin, masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita…

Jakarta — Suasana khidmat dan penuh rasa hormat menyelimuti berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional dan menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan yang menilai langkah tersebut mencerminkan kedewasaan bangsa dan kematangan pemerintah dalam membaca sejarah secara objektif, sekaligus menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai pemberian gelar ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional melalui pemberdayaan desa. Salah satu program unggulan yang kini menjadi sorotan publik adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah. Program ini bukan sekadar upaya memperluas basis ekonomi desa, melainkan gerakan besar untuk membangun kemandirian dan mempercepat kesejahteraan…

Oleh : Dirandra Falguni )* Koperasi kini kembali ditempatkan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan hingga pelosok desa. Program ini tidak hanya membangun lembaga ekonomi, tetapi juga mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan masyarakat desa. Dalam kegiatan Konsolidasi Kopdes Merah Putih…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemerataan ekonomi nasional melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperluas lapangan kerja di seluruh pelosok Indonesia. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa modernisasi menjadi kunci utama dalam menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi desa. “Menarik minat anak muda itu tidak cukup…

Jakarta, – Pemerintah terus mempercepat pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor pemerataan ekonomi nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh pelosok tanah air untuk memperkuat struktur ekonomi desa dan menekan kesenjangan antarwilayah. Program ini menempatkan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat di tingkat desa mulai dari distribusi kebutuhan pokok, penyediaan pupuk dan…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Kerja sama antara pemerintah dan perbankan menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah mengakses rumah subsidi. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memberikan kemudahan persyaratan untuk mendapatkan rumah yang layak. Dengan keterlibatan bank, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi menjadi lebih transparan, aman, dan terjangkau. Pemerintah pun dapat memperluas jangkauan program perumahan rakyat tanpa terbebani…

Oleh: Alexandro Dimitri*) Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan salah satu janji besar bagi masyarakat: hunian yang layak, terjangkau, dan merata. Dengan situasi ekonomi nasional yang mulai stabil dan tekanan sosial yang makin meningkat terhadap ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keputusan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan anggaran program subsidi rumah pada tahun 2026 bukan saja tepat, melainkan…