FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Langkah ini bukan hanya memperkuat daya saing lokal, tetapi juga memastikan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global, mulai…

Oleh : Ivana Marvelia )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini sedang menyiapkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat secara merata. Salah satu kebijakan utama yang sedang digodok adalah implementasi “ekonomi konstitusi”, sebuah gagasan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Konsep tersebut dimaksudkan sebagai landasan baru bagi sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat…

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmen menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp217,2 triliun atau sekitar 77 persen dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan dari sektor produktif dan padat karya di berbagai daerah. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, lebih dari 30 juta…

Banten – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional melalui penguatan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program strategis yang dijalankan dalam satu tahun terakhir telah mendorong ribuan pelaku usaha naik kelas, dari sekadar usaha tradisional menjadi unit ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Salah satu bentuk kegiatan konkret tersebut adalah dengan menggandeng Bank Rakyat…

Oleh: Sylvia Mote *) Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, namun tantangan besar masih mengemuka, terutama di wilayah timur sepertiPapua. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional telah menurun menjadi 19,8% dari 21,6% pada 2022. Meski demikian, target ambisius 14% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menuntut kerja ekstra keras dari seluruh elemen bangsa. Papua menjadiwilayah…

Oleh: Yoseph Ishak Wonda* Penanganan stunting di Papua memasuki era baru dengan hadirnya gerakan besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Seluruhkekuatan pembangunan diarahkan untuk membentuk generasi Papua yang sehat, kuat, bergizi seimbang, dan mampu bersaing pada masa depan. Pendekatan inimemperlihatkan optimisme bahwa Papua tidak hanya mampu menurunkan angkastunting, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia unggul sebagai pilar kemajuanwilayah. Pemerintah Provinsi…

Papua -Upaya menekan angka stunting di Tanah Papua kini memasuki babak baru dengan diluncurkannya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting oleh Pemerintah Provinsi Papua. Gerakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting yang masih berada di angka 24,06 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Program tersebut tidak sekadar simbolik, melainkan strategi terencana yang menggabungkan kolaborasi…

Jayapura – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui peluncuran program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (10/11/2025). Program ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan penandatanganan komitmen bersama menjadi Orang Tua Asuh (OTA). Inisiatif tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor,…

Oleh: M. Syahrul Fahmi )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat posisi buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global dan potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), langkah konkret diambil untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks. Salah satu kebijakan monumental yang tengah…

Oleh : Andrew Tony Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerja di tanah air mendapatkan upah yang layak serta perlindungan hak yang memadai. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraantenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, upah layak bukan hanya sekadar nominal yang diterima pekerja setiapbulan, tetapi juga mencakup jaminan sosial, kondisi kerja yang aman,…