BERITA TERBARU

Oleh : Muhammad Fahreza )* Isu mengenai rangkap jabatan wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat ke ruang publik. Beberapa pihak mempertanyakan legalitas dan etika dari jabatan ganda tersebut. Namun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan ini disampaikan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa tidak ada satu pun amar…

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam penunjukkan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) yang juga menjabat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isu yang menyebut adanya pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditepis Istana sebagai informasi keliru yang dapat menyesatkan opini publik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa jabatan Wamen tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh…

DEPOK- Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menjadi titik penting dalam upaya memperkuat peran strategis alumni bagi kemajuan bangsa. Di tengah dinamika tersebut, figur Dr Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS mencuat sebagai kandidat dengan visi besar menjadikan ILUNI UI sebagai rumah bersama yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata lintas generasi. “ILUNI UI bukan sekadar organisasi alumni, melainkan ekosistem yang harus mampu…

Oleh : Zaki Walad )* Judi daring kini bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius terhadap keadilan sosial. Ketika dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin mulai tercemar praktik perjudian digital, saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama untuk menanggulanginya. Masifnya praktik judi daring di Indonesia telah menjelma menjadi persoalan serius yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ancaman ini tidak hanya menyasar kalangan dewasa atau anak…

Jakarta — Pemerintah terus memberantas praktik judi daring yang kini menyusup hingga ke lapisan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak seluruh kementerian dan lembaga bersatu padu memerangi perjudian daring melalui literasi digital dan kerja sama lintas sektor. “Kemenko Polkam bersama-sama dengan Kemensos, PPATK, Bappenas, BPS, Komidigi dan Kemendagri membahas terkait Bansos yang rekeningnya diduga digunakan untuk judi…

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan skema pendanaan baru bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang bertujuan memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa. Skema ini dijamin melalui Dana Desa dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu menilai, meski pendanaan sudah terjamin, pembinaan terhadap Kopdeskel tetap…

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan skema pendanaan yang mendorong pemerataan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi rakyat. “RPOJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM yang sedang kami siapkan, memberikan fleksibilitas bagi bank dalam melakukan analisis kelayakan berdasarkan profil risiko masing-masing,” ujar Dian dalam keterangan tertulis. Skema ini juga mendorong insentif non-regulatif agar penyaluran…

Oleh : Khoirul Rayyan Damadewa )* Koperasi Desa Merah Putih kini berdiri kokoh sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa. Melalui arahan Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan keberadaan 80.000 koperasi secara nasional. Inisiatif ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah menegaskan bahwa yang penting adalah rakyat karena koperasi bukanlah wadah untung pejabat, melainkan alat rakyat agar…

Oleh : Andika Pratama )* Transformasi ekonomi Indonesia saat ini tengah memasuki babak baru, di mana kerja sama internasional menjadi bagian integral dari upaya membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pertemuan antara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan pemilik utama J&F Investimentos, Joesley Batista, menjadi penanda penting arah kebijakan baru yang mengedepankan sinergi antara kekuatan industri global dan semangat gotong royong…