Didukung DPR, Danantara Jalankan Amanat Prabowo Menata Ulang BUMN

Didukung DPR, Danantara Jalankan Amanat Prabowo Menata Ulang BUMN

Jakarta – Dukungan terhadap langkah Danantara Indonesia merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) terus menguat. Komisi VI DPR menilai kebijakan yang dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja perusahaan negara sekaligus menghilangkan potensi pemborosan hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan pihaknya mendukung penuh agenda transformasi yang tengah dijalankan Danantara. Menurutnya, berdasarkan…
Danantara Jalankan Misi Prabowo, Perampingan BUMN Berpotensi Hemat Rp50 Triliun

Danantara Jalankan Misi Prabowo, Perampingan BUMN Berpotensi Hemat Rp50 Triliun

Jakarta – Transformasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) yang didorong Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah yang jelas. Melalui Danantara Indonesia, pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menciptakan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan proses perampingan tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Menurutnya, lebih…
Danantara dan Agenda Transformasi BUMN Era Prabowo

Danantara dan Agenda Transformasi BUMN Era Prabowo

Oleh : Sazkia Nur )* Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang sedang dijalankan Danantara Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi ekonomi paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan aset-aset negara dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Danantara merampingkan struktur BUMN dari…
Danantara dan JalanTerang Reformasi Korporasi Negara

Danantara dan JalanTerang Reformasi Korporasi Negara

Oleh: Aditya Akbar )* Upaya pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu langkah transformasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Rencana mengurangi jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas tidak sekadar menyangkut perubahan organisasi, melainkan mencerminkan upaya serius membangun perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan mampu bersaing dalam lanskap ekonomi yang…
Kondisi Ekonomi Nasional Membaik, Wacana Reformasi Jilid II Tak Relevan

Kondisi Ekonomi Nasional Membaik, Wacana Reformasi Jilid II Tak Relevan

Jakarta – Wacana Reformasi Jilid II yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok mahasiswa dinilai tidak mendesak di tengah berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat signifikan pada kuartal pertama tahun ini. “Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi,…
Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat…
Kolaborasi Jadi Kunci, Potensi Reformasi Jilid II Diyakini Dapat Dicegah

Kolaborasi Jadi Kunci, Potensi Reformasi Jilid II Diyakini Dapat Dicegah

Jakarta – Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai potensi gejolak politik yang dikaitkan dengan isu “Reformasi Jilid II” masih dapat dicegah melalui langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini. Sejumlah pengamat dan tokoh politik menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dibandingkan situasi menjelang Reformasi 1998. Sistem demokrasi yang semakin terbuka, ruang kebebasan berpendapat yang luas, serta…
Penguatan Fiskal Jadi Prioritas, Masyarakat Diajak Waspadai Provokasi Reformasi Jilid II BEM SI

Penguatan Fiskal Jadi Prioritas, Masyarakat Diajak Waspadai Provokasi Reformasi Jilid II BEM SI

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Di tengah upaya tersebut, masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, dalam talkshow di salah satu stasiun radio. Menurutnya,…
Reformasi Jilid II Tidak Relevan, Ekonomi Indonesia Hari Ini Bukan Krisis 1998

Reformasi Jilid II Tidak Relevan, Ekonomi Indonesia Hari Ini Bukan Krisis 1998

Oleh: Winna Nartya*) Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai “Reformasi Jilid II” kembali mengemuka seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Ultimatum yang disampaikan sebagian kelompok mahasiswa agar pemerintah mampu menguatkan rupiah dalam tenggat waktu tertentu, disertai ancaman mobilisasi massa bertajuk Reformasi Jilid II, memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sudah sedemikian buruk sehingga layak disamakan…
Waspadai Aktor Provokatif di Tengah Wacana Reformasi Jilid II

Waspadai Aktor Provokatif di Tengah Wacana Reformasi Jilid II

Oleh: Rendra Kusuma Rencana aksi yang mengusung tema Reformasi Jilid II perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, munculnya berbagai ajakan mobilisasi massa berpotensi menghadirkan risiko baru apabila tidak diiringi dengan kedewasaan berdemokrasi. Terlebih, setiap gerakan publik yang melibatkan massa dalam jumlah besar selalu memiliki kerentanan untuk disusupi provokasi yang dapat mengaburkan tujuan awal…