Arahan Presiden Prabowo, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut hingga Akhir Tahun

Arahan Presiden Prabowo, Bantuan Beras 10 Kg Berlanjut hingga Akhir Tahun

Jakarta — Pemerintah memastikan program bantuan pangan berupa beras tetap berlanjut hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Arahan…
Presiden Prabowo Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026

Presiden Prabowo Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026

Jakarta, - Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat penerima manfaat tetap memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan program bantuan pangan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan setelah rapat…
Mengecam Kekerasan OPM di Jayawijaya yang Korbankan Warga Sipil Pelayan Publik

Mengecam Kekerasan OPM di Jayawijaya yang Korbankan Warga Sipil Pelayan Publik

Oleh: Yohanes Wandikbo )* Kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Tanah Papua. Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026, menjadi tragedi yang patut dikecam. Para korban bukan kombatan, bukan pihak yang sedang berperang, melainkan aparatur yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketiga korban merupakan Willi Mbuik, CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya…
Pemerintah Pastikan Penanganan Terpadu Bencana Alam Berjalan 24 Jam

Pemerintah Pastikan Penanganan Terpadu Bencana Alam Berjalan 24 Jam

JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dengan menggerakkan unsur pusat, daerah, TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait secara terpadu. Langkah ini dilakukan menyusul gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan situasi, pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, hingga pemulihan layanan publik. Dalam rapat…
Prabowo Tegas Soal Karhutla, Negara Tidak Tunduk pada Korporasi Nakal

Prabowo Tegas Soal Karhutla, Negara Tidak Tunduk pada Korporasi Nakal

Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap kemarau. Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pembangunan. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Negara juga harus memastikan setiap pihak yang menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Perkembangan penanganan karhutla pada 2026 memperlihatkan arah yang semakin…
Presiden Prabowo Tegaskan bahwa Karhutla Bukan Pelanggaran Ringan

Presiden Prabowo Tegaskan bahwa Karhutla Bukan Pelanggaran Ringan

Oleh : Catur Ronggo*) Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang harus segera dipadamkan. Di balik setiap hektare hutan yang terbakar, terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga masa depan pembangunan nasional. Karena itu, pesan Presiden Prabowo Subianto dalam perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan patut dibaca sebagai penegasan penting: negara tidak boleh lagi memandang karhutla sebagai pelanggaran biasa yang selesai…
Karhutla Diusut, Prabowo Minta Penelusuran Pemilik Korporasi Bermasalah

Karhutla Diusut, Prabowo Minta Penelusuran Pemilik Korporasi Bermasalah

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian terus mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hingga saat ini, terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Presiden meminta Kapolri melaporkan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab karhutla, termasuk keterlibatan korporasi. "Ada 200…
Pemerintah Siapkan Sanksi Izin bagi Korporasi Terbukti Terlibat Karhutla

Pemerintah Siapkan Sanksi Izin bagi Korporasi Terbukti Terlibat Karhutla

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi dapat diberikan secara berlapis, mulai dari pemulihan ekosistem, pembekuan izin hingga pencabutan izin dan hak guna usaha (HGU). Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum segera menyampaikan daftar korporasi yang tengah diproses terkait karhutla. "Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Yang 8 maupun yang…
Bantuan Beras hingga Desember Menjadi Tameng Rakyat Menghadapi Dampak El Nino

Bantuan Beras hingga Desember Menjadi Tameng Rakyat Menghadapi Dampak El Nino

Oleh: Dwi Saputri)* Pemerintah resmi memperpanjang penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras hingga Desember 2026. Keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi akibat rentetan bencana alam serta fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung. Perpanjangan bantuan beras menunjukkan bahwa pemerintah menyadari dampak perubahan iklim tidak berhenti pada persoalan cuaca. El Nino dapat memengaruhi produksi pertanian, mengganggu pasokan pangan,…
Perpanjangan Bantuan Beras, Mengutamakan Kebutuhan Dasar Rakyat

Perpanjangan Bantuan Beras, Mengutamakan Kebutuhan Dasar Rakyat

*) Oleh : Kevin Andrianto Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026 sebagai langkah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi penting di tengah potensi tekanan terhadap produksi dan pasokan pangan akibat perubahan cuaca serta risiko El Nino. Melalui tambahan bantuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan pokok sekaligus menjaga daya beli…