Mempercepat Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional Lewat Kepemilikan Rekening Rakyat

Mempercepat Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional Lewat Kepemilikan Rekening Rakyat

Oleh: Ricky Rinaldi*) Akselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan menuntut pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, kepemilikan rekening perbankan bukan lagi sekadar pelengkap transaksi administratif, melainkan instrumen paling mendasar dalam membangun ketahanan finansial keluarga dan memberdayakan ekonomi rakyat secara mandiri. Terobosan strategis pemerintah dalam mempermudah dan membuka kepemilikan rekening perbankan bagi seluruh warga negara…
Pemerintah Sebut Bencana Alam Tak Ganggu Ekonomi secara Signifikan

Pemerintah Sebut Bencana Alam Tak Ganggu Ekonomi secara Signifikan

JAKARTA — Pemerintah meyakini rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Meski bencana diperkirakan memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah daerah terdampak, pemerintah menilai dampaknya masih dapat dikelola. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bencana alam yang terjadi memang berpotensi memengaruhi laju perekonomian nasional. Namun, dampak tersebut diperkirakan tidak cukup besar…
Pemerintah Pastikan Dampak Ekonomi Bencana Alam Masih Terkendali

Pemerintah Pastikan Dampak Ekonomi Bencana Alam Masih Terkendali

JAKARTA — Pemerintah memastikan rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belum memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas. “Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit. Tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan,” ujarnya. Optimisme tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua…
Pemerintah Harus Terus Hadir agar Bencana Alam Tidak Menekan Daya Tahan Ekonomi

Pemerintah Harus Terus Hadir agar Bencana Alam Tidak Menekan Daya Tahan Ekonomi

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama Erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengingatkan bahwa bencana alam bukan semata persoalan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi ketika bandara terganggu, jalur logistik terhambat, jaringan energi dan telekomunikasi terdampak, serta aktivitas pekerja dan dunia usaha ikut terhenti. Dalam situasi demikian, bencana dapat berubah menjadi tekanan…
Bencana Alam Mengganggu Sementara, Daya Tahan Ekonomi Tetap Terjaga

Bencana Alam Mengganggu Sementara, Daya Tahan Ekonomi Tetap Terjaga

Oleh: Antonius Utomo Bencana alam menjadi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga erupsi gunung api dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Namun, berbagai perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gangguan tersebut masih dapat dikelola dan tidak serta-merta menggoyahkan ketahanan perekonomian nasional.…
Refleksi September Hitam, Pemuda Ajak Mahasiswa Jaga Persatuan

Refleksi September Hitam, Pemuda Ajak Mahasiswa Jaga Persatuan

JAKARTA – Mencuatnya isu September Hitam 2026 di ruang publik menjadi momentum bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis, namun tetap mengedepankan sikap bijak dan bertanggung jawab. Aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak mahasiswa dan masyarakat…
Aktivis Pemuda Ajak Mahasiswa Bijak Sikapi Informasi September Hitam

Aktivis Pemuda Ajak Mahasiswa Bijak Sikapi Informasi September Hitam

Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya. Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan teknologi telah memudahkan generasi muda mengakses informasi mengenai berbagai kasus…
Persatuan Bangsa Lebih Penting daripada Terjebak Provokasi September Hitam

Persatuan Bangsa Lebih Penting daripada Terjebak Provokasi September Hitam

Oleh: Dhita Karuniawati )* Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial.…
Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa

*) Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan…
Pembunuhan Tiga Pegawai Dinas Pertanian di Muliama Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Pembunuhan Tiga Pegawai Dinas Pertanian di Muliama Merupakan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA — Pembunuhan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ketiga korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan membawa bantuan ternak ke wilayah pedalaman Papua. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut. Ia menilai penembakan terhadap warga…