Presiden Minta Kapolri Agar Segera Mengusut Pelaku Karhutla

Presiden Minta Kapolri Agar Segera Mengusut Pelaku Karhutla

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, termasuk menelusuri keterlibatan korporasi di balik kebakaran yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Presiden bahkan meminta Kapolri segera menyampaikan nama-nama korporasi yang tengah diproses, termasuk delapan perusahaan yang telah masuk proses hukum dan 18 perusahaan yang masih didalami. Dia juga membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan perusahaan yang terbukti…
Pemerintah Daerah Berhasil Tekan Karhutla, Kolaborasi Lintas Sektor Terus Diperkuat

Pemerintah Daerah Berhasil Tekan Karhutla, Kolaborasi Lintas Sektor Terus Diperkuat

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkat solidnya kolaborasi lintas sektor, luas area karhutla berhasil ditekan drastis dari sekitar 38.310 hektare menjadi kurang lebih 200 hektare. ?”Indikasi luasan yang terbakar kurang lebih 38.310 hektare. Dan sekarang Alhamdulillah tinggal kurang lebih 200 hektare lahan kita yang masih terbakar,” ujar Gubernur…
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Perkuat Ketahanan Papua Hadapi Karhutla

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Perkuat Ketahanan Papua Hadapi Karhutla

Oleh: Maria Yarangga* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di Papua, langkah pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan berbagai instansi terkait menunjukkan keseriusan dalam memastikan potensi karhutla dapat dikendalikan sejak dini. Di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran pada periode tertentu, kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat…
Penegakan Hukum Tegas: Nihil Toleransi Negara terhadap Praktik Kotor Karhutla

Penegakan Hukum Tegas: Nihil Toleransi Negara terhadap Praktik Kotor Karhutla

Oleh: Safrudin Ahmed *) Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan siklus kejahatan ekologis yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Tragedi berasap yang kerap melanda ini merampas hak fundamental warga negara atas udara bersih, menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati, dan menelan kerugian ekonomi berskala masif. Transformasi paradigma penanganan kini menjadi keharusan mutlak. Langkah maju yang sangat ditunggu publik akhirnya terwujud melalui ketegasan…
Pemerintah Perkuat Sinergitas dengan Masyarakat Atasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla

Pemerintah Perkuat Sinergitas dengan Masyarakat Atasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla

Kalteng – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah saat ini memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat serta 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago saat memimpin rakor…
Pemerintah Perkuat Strategi Preventif Hadapi Ancaman Karhutla

Pemerintah Perkuat Strategi Preventif Hadapi Ancaman Karhutla

Oleh: Adi Prasetyo *) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini kerap dipahami sebagai persoalan yang harus diselesaikan ketika api sudah muncul. Padahal, kebakaran yang telah meluas membutuhkan sumber daya jauh lebih besar untuk dikendalikan dan berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganan karhutla perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi preventif. Pemerintah memiliki posisi penting dalam perubahan…
Pemerintah Bergerak Tekan Dampak Karhutla bagi Masyarakat

Pemerintah Bergerak Tekan Dampak Karhutla bagi Masyarakat

Oleh: Dimas Pratama Wijaya*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan luas area yang terbakar atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik setiap kebakaran terdapat masyarakat yang berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, kualitas udara yang menurun, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang gerak anak-anak. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan dampaknya…
Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor Antisipasi Karhutla di Papua

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor Antisipasi Karhutla di Papua

JAYAPURA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat terjadi selama periode musim kering. Penguatan langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terarah. Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini…
Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Penegakan Hukum untuk Cegah Karhutla di Papua

Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Penegakan Hukum untuk Cegah Karhutla di Papua

JAYAPURA — Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan. Penguatan deteksi dini dan penegakan hukum menjadi strategi penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Polda Papua memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, profesional, dan sesuai ketentuan…
Inpres 11/2026 Langkah Pemerintah Perkuat Kolaborasi Nasional Hadapi Karhutla

Inpres 11/2026 Langkah Pemerintah Perkuat Kolaborasi Nasional Hadapi Karhutla

JAKARTA — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memperkuat kolaborasi nasional dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, pencegahan dini, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan secara terpadu. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut positif terbitnya Inpres tersebut. Ketua…