BERITA TERBARU

Jayapura – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengajak mahasiswa dan masyarakat Papua untuk menjaga stabilitas keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban, termasuk demonstrasi yang mengusung narasi Reformasi Jilid 2. Pernyataan tersebut disampaikan Tabuni menanggapi sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir di Papua. Ia…

JAKARTA – Di tengah munculnya berbagai seruan Reformasi Jilid II yang berkembang di sejumlah kelompok masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap berada dalam jalur yang kuat dan stabil. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif sehingga narasi yang menggambarkan Indonesia berada dalam situasi krisis dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa meskipun perekonomian…

Jakarta, Beberapa waktu lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Mahasiswa BEM SI Jawa Tengah mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid II. Merespons…

JAKARTA — Wacana mengenai “Reformasi Jilid II” dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sejumlah elemen masyarakat menilai aspirasi dan kritik terhadap pemerintah tetap perlu disampaikan secara terbuka, namun harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Wakil Ketua Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Hendra Sanjaya, mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki ruang demokrasi yang lebih matang dibandingkan era 1998. Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan…

Jakarta – Wacana yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak relevan karena tidak memiliki dasar kuat. Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menegaskan, kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan situasi krisis multidimensi yang terjadi pada 1998. “Secara ilmiah, kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998,” kata Kristian. Menurut Kristian,…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi perekonomian nasional akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan. Menanggapi isu “Reformasi Jilid II” yang mengemuka dalam sejumlah aksi mahasiswa, pemerintah memilih fokus pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat perbaikan ekonomi nasional secara terukur dan berkelanjutan. Isu tersebut mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi…

Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa sehingga tidak perlu ada tuntutan reformasi jilid II. “Berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah ada dengan semangat persatuan sehingga tidak perlu reformasi jilid II”, ujar Hasto menanggapi ancaman…

Oleh: Rachma Aulia )* Pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara dan perlindungan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan tetap ramah bagi dunia usaha. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia…

Jakarta - Pemerintah memastikan penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang tengah dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan tambang yang telah berjalan. Langkah tersebut justru diarahkan untuk meningkatkan kepastian usaha, memperkuat pengawasan, serta menjaga keberlanjutan investasi di sektor pertambangan dan hilirisasi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan pada sektor mineral dan batu bara…

Jakarta - Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah menekan kebocoran penerimaan negara. Kebijakan ini difokuskan untuk memberantas praktik ekspor ilegal, under invoicing, dan pelaporan transaksi di bawah harga pasar yang selama ini dinilai merugikan negara. “Kalau terkait ekspor ilegal, yang namanya ilegal itu pasti akan ditertibkan. Salah satu yang dilakukan oleh PT DSI…