Posts by admin fokusbanten

Brussel, Uni Eropa dan Republik Indonesia secara resmi telah menyepakati pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif. Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan pers bersama antara Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilangsungkan di Gedung Berlaymont, Kantor Pusat Uni Eropa, Brussel, Belgia. Kemitraan strategis tersebut mencakup tiga pilar utama, yakni peningkatan perdagangan melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), penguatan kerja…

Jakarta – Pemerintah membuka peluang masuknya investasi asing dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk proyek tanggul laut raksasa, seiring tercapainya political agreement dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Kesepakatan yang telah dinegosiasikan selama hampir satu dekade ini menandai fase baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Melalui IEU-CEPA,…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi akan kembali menggunakan konsep tipe 36 sebagai standar utama hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tertuang dalam revisi Keputusan Menteri PUPR terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menjadi acuan penyelenggaraan program rumah subsidi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Salah satu program unggulan yang kembali digulirkan pada tahun 2025 adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini ditujukan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah sebagai bentuk perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global, inflasi, serta tantangan daya beli masyarakat yang masih fluktuatif. Dengan penyaluran BSU 2025,…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 8,3 juta pekerja formal telah menerima bantuan senilai Rp600.000. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 17,3 juta penerima yang dijadwalkan akan selesai dalam waktu dekat. Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui dua…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian global yang masih memerlukan kewaspadaan. Melalui penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, negara berupaya memberikan bantalan sosial yang efektif, khususnya kepada pekerja dengan penghasilan rendah yang terdampak oleh tekanan ekonomi global dan dinamika sektor ketenagakerjaan nasional. Program BSU tahun 2025 ini disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama…

Jakarta – Pemerintah menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya se-bagai mitra strategis Pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyara-kat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja…

Jakarta — Pembahasan lanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali digelar di Gedung DPR RI dengan fokus utama pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan legislatif dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyatakan DPR memberikan perhatian serius terhadap keberadaan kelompok masyarakat…

Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi nasional. Hal ini tercermin dalam agenda audiensi terbuka yang digelar di Gedung DPR, guna membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa DPR secara aktif membuka ruang dialog bagi masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi yang…

Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan secara tertutup atau terburu-buru, melainkan terbuka terhadap masukan dan kritik…