Posts by admin fokusbanten

Oleh: Dhita Karuniawati )* Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) serta memperluas cakupan penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merespons tantangan sosial-ekonomi yang masih dihadapi masyarakat pascapandemi, ketidakpastian global, serta tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah…

Oleh : Adi Hertanto )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh jutaan warga di seluruh penjuru negeri. Namun, di tengah upaya tersebut, tantangan dalam hal akurasi data penerima masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap distribusi penerima bansos yang saat ini dilakukan pemerintah patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan…

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan rencana penerapan pajak atas aktivitas ekonomi digital di media sosial, mulai tahun 2026. Kebijakan ini menargetkan pelaku usaha digital seperti kreator konten, influencer, hingga perusahaan asing penyedia layanan digital berbayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara, seiring pertumbuhan pesat transaksi digital di Indonesia. “Kami akan mulai…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi perpajakan digital guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada tahun 2025, dan hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyusunan regulasi perpajakan digital yang adaptif dan progresif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menjelaskan bahwa regulasi baru yang tengah disusun akan menjadi dasar…

Oleh: Oryza Alir Artha )* Era digital telah mentransformasi ekonomi global, dan Indonesia tidak terkecuali. Nilai ekonomi digital Tanah Air diperkirakan mencapai US$ 146 miliar pada 2025, dengan penerimaan pajak digital (termasuk PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah menembus Rp 34,91 triliun per Maret 2025. Tren ini membuka peluang besar bagi penerimaan negara, namun juga menuntut kerangka perpajakan yang responsif terhadap berbagai inovasi layanan digital.…

Oleh:  Winna Nartya )* Ekonomi digital Indonesia tengah menapaki puncak pertumbuhan, dengan nilai diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada 2025. Namun tanpa kerangka perpajakan yang adaptif, potensi penerimaan dari sektor ini akan terbuang sia-sia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi baru yang memperjelas kewajiban pajak atas transaksi digital. Sebagai pendukung penuh inisiatif ini, saya melihat beberapa alasan kunci…

Jakarta – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sejak awal 2025 hingga pertengahan Juli, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa realisasi program ini telah mencapai 95,9 persen dari target nasional sebesar 5,1 juta bidang tanah. Capaian ini menunjukkan percepatan legalisasi tanah yang konsisten di berbagai daerah. Salah satu daerah…

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini tidak hanya menandai tertib administrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan menegaskan bahwa PTSL bukan semata proses administratif.…

Oleh: Jatmiko Surya )* Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga. Melalui program ini, negara tidak hanya mencatat dan menerbitkan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas aset yang mereka miliki. Dalam konteks pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan, keberadaan…

Oleh: Rizky Mahardika *) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mempercepat proses legalisasi aset tanah di seluruh wilayah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi potensi sengketa, serta mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Sejak diluncurkan, PTSL menjadi bagian penting dari kebijakan reforma agraria nasional, dengan target jangka panjang untuk mencatat…