Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia semakin menggencarkan langkah-langkah tegas dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara. Melalui koordinasi lintas instansi, operasi laut dan darat terus ditingkatkan intensitasnya sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional. Fokus utama dari operasi ini mencakup wilayah-wilayah perbatasan, pelabuhan tikus, jalur-jalur perdagangan laut ilegal, serta titik-titik rawan di sepanjang garis pantai dan jalur darat lintas negara. Dengan…

Oleh: Adnan Ramdani )* Perekonomian Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih positif, didorong oleh berbagai kebijakan reformasi struktural yang progresif. Salah satu langkah penting yang kini mulai membuahkan hasil nyata adalah pemberantasan praktik penyelundupan. Upaya pemerintah dalam menekan dan memberantas aktivitas ilegal di pelabuhan, kawasan perbatasan, dan jalur perdagangan gelap bukan hanya soal penegakan hukum semata. Lebih dari itu, langkah ini menjadi sinyal kuat…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Penyelundupan merupakan salah satu masalah klasik yang terus menghantui perekonomian Indonesia. Dari waktu ke waktu, berbagai modus penyelundupan barang, baik dari luar negeri maupun antar wilayah dalam negeri, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kelicikan para pelakunya. Guna menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait tengah memperkuat sistem pengawasan di berbagai lini, termasuk di pelabuhan, perbatasan…

Pekanbaru – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di SKA CoEx, Pekanbaru, guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Riau ditetapkan sebagai provinsi indikator utama keberhasilan pengendalian karhutla nasional. “Riau ini sangat penting dan menjadi indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Apa bila Riau sukses, Insya Allah provinsi lain dapat kita tangani,” ujar Hanif.…

Palembang, Sumsel – Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat pada musim kemarau 2025, pemerintah menggandeng sektor swasta, khususnya industri kelapa sawit, untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi antisipatif menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung antara Juni hingga Oktober 2025. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan…

Oleh: Aurelia Sutramita)* Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah tanggung jawab satu pihak semata. Kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi ancaman bencana ekologis ini, khususnya di kawasan rawan seperti Sumatera dan Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mewajibkan…

Oleh : Gavin Asadit )* Memasuki musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2025, pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berbagai strategi terpadu telah disiapkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mencapai target ambisius “Zero Karhutla” pada tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla…

Jakarta-Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan sukses dan semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan usai serangkaian kunjungan kerja, rapat koordinasi, dan evaluasi intensif dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Ketua Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas fasilitas di Arafah dan Mina menjadi indikator positif dalam…

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pengawasan intensif terhadap layanan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Arab Saudi. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk kerja nyata dan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun…