FOKUS-BANTEN.COM

Pemerintah terus mematangkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027 melalui penerapan standar tata kelola yang ketat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara menghadirkan pendidikan inklusif, modern, dan berkualitas untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program. Menurutnya, model pendidikan berbasis asrama menuntut kesiapan menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada aspek…

Pemerintah terus memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan terukur. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional.…

Oleh: Athallah Sani W.)* Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengetatan tata kelola Program Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besar negara untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang layak. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai…

Oleh: Erna Pramitha )* Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional terus ditunjukkan melalui pengetatan mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah yang dilakukan pemerintah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memastikan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu berjalan secara optimal, terukur, dan mampu menghadirkan kualitas pembelajaran yang setara dengan pendidikan terbaik di Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang bukan…

Jakarta – Guna menjamin mutu dan ketepatan sasaran, pemerintah memperketat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap daerah menerima distribusi makanan berkualitas tinggi secara efektif dan merata. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa pemerintah kini telah meluncurkan aplikasi Reviu MBG untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun budaya evaluasi dalam…

Oleh : Aditya Akbar )* Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat sekaligus mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, pedagang lokal, dan…

Oleh : Alfisyah Arafah )* Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi sehat melalui pelayanan gizi yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Selama setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil memperluas cakupan program MBG, memperkuat distribusi makanan, serta…

Pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem government technology (govtech) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa govtech dirancang sebagai sistem integrasi data antar kementerian dan…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya reformasi regulasi dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif bagi dunia usaha. Langkah strategis tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui rencana pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi untuk menyederhanakan berbagai aturan dan proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu berlapis. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu bersaing…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat fondasi iklim usaha nasional melalui reformasi regulasi dan pembenahan birokrasi guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Langkah tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat perizinan usaha serta memangkas…