FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pemberantasan praktik perjudian daring yang kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor dan mengancam ketahanan sosial serta ekonomi nasional. Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas moral, finansial, dan keamanan digital masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen menanganinya secara sistematis melalui strategi nasional…

*) Oleh: Debora Amanda Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pula ancaman serius berupa penyebaran judi daring yang semakin masif dan sulit dikendalikan. Judi daring bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman sosial dan ekonomi yang berpotensi merusak generasi muda. Pemerintah menyadari urgensi persoalan ini dan bergerak cepat melakukan langkah…

Oleh : Adisti Dwikirana )* Kemajuan teknologi yang pesat seharusnya membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan akses digital, tersembunyi ancaman yang menjerat jutaan orang tanpa pandang usia: judi daring. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, menggerogoti ekonomi keluarga, dan menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi senjata paling penting untuk menyelamatkan masyarakat…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari hambatan birokrasi maupun potensi penyimpangan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa digitalisasi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat saat menerima bantuan. “Sekarang…

Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan bantuan sosial sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas konsumsi nasional, terutama menjelang akhir tahun 2025. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menilai, penyaluran bansos pada kuartal IV ini merupakan langkah positif. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya…

Oleh: Puteri Aruan* Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana bansos dimanfaatkan dengan tepat dan memberikan dampak jangka panjang. Bansos tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat bantu sesaat, melainkan instrumen strategis yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan dana bansos secara optimal, produktif,…

Oleh : Irfan Aditya )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Langkah terbarunya yang patut diapresiasi adalah pemutakhiran data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Di era digital seperti…

JAKARTA — Dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa secara hukum maupun moral, tidak ada lagi halangan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan tersebut. “Periode yang lalu, MPR telah menulis surat yang menyatakan bahwa mempersilakan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk memberi penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto, karena yang…

Jakarta — Wacana penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat setelah Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan nama tersebut kepada Dewan Gelar. Sejumlah tokoh keagamaan dan organisasi Islam besar di Indonesia menyampaikan dukungannya, seraya menegaskan pentingnya keteladanan sejarah dan penghargaan terhadap jasa pemimpin bangsa. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menilai usulan tersebut sejalan dengan prinsip…

Oleh: Dewi Siagian* Dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional semakin meluas dan menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan menilai bahwa pengabdian Soeharto bagi bangsa tidak bisa disangkal, khususnya dalam bidang stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan fondasi kemajuan negara di masa modern. Momentum Hari Pahlawan tahun ini mempertegas penghargaan bangsa terhadap jasa pemimpin bangsanya, dan sosok…