Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Demi Putus Rantai Kemiskinan

Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Demi Putus Rantai Kemiskinan

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terintegrasi terus didorong sebagai langkah konkret pemerintah menekan kemiskinan melalui jalur pendidikan. DPR RI menilai program ini berpotensi menjadi jaring pengaman sosial agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses belajar. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya strategis negara dalam membuka kesempatan pendidikan bagi keluarga…
Tata Kelola Sekolah Rakyat dan Komitmen Pemerintah Menjaga Ketepatan Sasaran

Tata Kelola Sekolah Rakyat dan Komitmen Pemerintah Menjaga Ketepatan Sasaran

Oleh: Maya Salsabila )* Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pendidikan afirmatif benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penguatan tata kelola ini menjadi krusial karena Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai intervensi negara yang menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural. Kementerian Sosial saat ini mempersiapkan proses…
Sekolah Rakyat dan Pemulihan Pendidikan di Daerah Terdampak Bencana

Sekolah Rakyat dan Pemulihan Pendidikan di Daerah Terdampak Bencana

Oleh: Fikri Maulana Hakim )* Pemerintah terus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka tersebut, akses pendidikan menjadi fondasi utama, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di wilayah rentan, termasuk daerah yang terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan pada terwujudnya…
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Melawan Kemiskinan Struktural

Sekolah Rakyat sebagai Strategi Melawan Kemiskinan Struktural

Oleh: Andi Saputra Wijaya )* Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu instrumen kebijakan yang kini dikonsolidasikan secara serius adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam keterbatasan struktural yang diwariskan lintas generasi. Program ini diposisikan bukan sekadar sebagai…
Sekolah Rakyat dan Agenda Besar Transformasi SDM

Sekolah Rakyat dan Agenda Besar Transformasi SDM

Oleh: Zahra Safira )* Pemerintah terus mengoptimalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan berkembang secara setara. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan peningkatan…
Pemerintah Pastikan Alokasi Pupuk Subsidi untuk Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah Pastikan Alokasi Pupuk Subsidi untuk Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Penguatan kebijakan pupuk subsidi juga didukung oleh inovasi dan kolaborasi sektor pertanian. PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong transformasi pertanian melalui FertInnovation Challenge sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan, menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam memperkuat sistem…
Pemerintah Kunci Alokasi Pupuk Subsidi demi Swasembada Pangan

Pemerintah Kunci Alokasi Pupuk Subsidi demi Swasembada Pangan

Kaltim- Pemerintah mengunci alokasi pupuk subsidi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 9,55 juta hingga 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total anggaran Rp46,87 triliun. Kebijakan ini diperkuat dengan langkah modernisasi industri pupuk yang terus dijalankan BUMN sektor pupuk. Salah satu upaya terbaru ditunjukkan melalui peresmian Revamping Ammonia Pabrik-2 PT…
Alokasi Pupuk Subsidi, Sinyal Penguatan Agenda Swasembada Pangan

Alokasi Pupuk Subsidi, Sinyal Penguatan Agenda Swasembada Pangan

Oleh: Juana Syahril)* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap kemandirian pangan nasional melalui kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang terencana, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan petani serta pembudidaya perikanan. Realisasi distribusi pupuk pada awal 2026 menjadi indikator kuat bahwa agenda swasembada pangan bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata yang terus dimatangkan melalui sinergi antarlembaga, penguatan logistik, serta tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel. Tahun anggaran 2026,…
Alokasi Pupuk Subsidi Memperkuat Swasembada Pangan

Alokasi Pupuk Subsidi Memperkuat Swasembada Pangan

Oleh: Jaka Wiratama P. *) Kemandirian pangan bukan sekadar narasi politik, melainkan sebuah keharusan strategis bagi bangsa besar seperti Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang kerap mengguncang rantai pasok komoditas, pemerintah melalui berbagai kebijakan taktis terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional. Salah satu instrumen vital yang menjadi penentu keberhasilan agenda ini adalah ketepatan alokasi pupuk bersubsidi yang didukung oleh efisiensi produksi. Melalui sinergi antara…
Jelang Ramadhan 1447 H, Indonesia Catat Sejarah Kepemilikan Properti di Mekkah

Jelang Ramadhan 1447 H, Indonesia Catat Sejarah Kepemilikan Properti di Mekkah

JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan properti di Mekkah dan Madinah untuk memperkuat pelayanan haji dan umrah. Pencapaian tersebut terwujud melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pengelolaan itu ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Thakher dan lahan sekitar lima hektare di dekat Masjidil Haram. Menteri Agama Nasaruddin Umar…