FOKUS-BANTEN.COM

*) Oleh : Arya Wicaksana Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia menunjukkan sikap yang relatif tenang dan terukur. Alih-alih terjebak dalam kepanikan, pemerintah dan pelaku ekonomi memilih pendekatan “No Panic Mode” dengan fokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Sikap ini bukan berarti mengabaikan risiko, melainkan mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tekanan dengan strategi yang matang.…

Jakarta – Di tengah kondisi global yang sedang ribut akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar keuangan, ekonomi Indonesia justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sejumlah indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak eksternal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam jalur yang aman. “Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga…

Jakarta – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan stabilitas meskipun tekanan global kian meningkat akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid dan terkendali, sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan pada menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya melalui gagasan Koperasi Merah Putih yang diarahkan untuk memperluas akses…

*) Oleh: Dimas Eka Permana Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hadir sebagai intervensi strategis dalam menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan di tingkat desa yang selama ini belum tertangani secara optimal. Desa kerap berada dalam lingkaran keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas, serta minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pembentukan 80.000 koperasi hingga 2029 yang digagas oleh Prabowo Subianto menjadi langkah…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen strategis dalam mendorong aktivasi tenaga kerja lokal. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis desa pada tahun 2026. Melalui pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja lokal,…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar bagi masyarakat lokal. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja Kopdes Merah Putih akan mengutamakan warga desa setempat. Menurutnya, pendekatan ini penting untuk memastikan manfaat…

Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat keadilan substantif yang semakin berpihak pada…

Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons kebutuhan nyata di lapangan. Selama ini,…

JAKARTA — Komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) kembali ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dan DPR dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 di…