FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta — Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) semakin menegaskan peran strategis negara dalam memperkuat sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Pengesahan regulasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap saksi dan korban tindak pidana memperoleh perlindungan menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum, sehingga dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum tanpa rasa takut atau tekanan. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru…

Jakarta – Langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan dampak nyata, baik di tingkat nasional maupun global. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menghadirkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada tumbuh kembang generasi muda di tengah pesatnya transformasi teknologi. Di tengah meningkatnya kekhawatiran…

Lampung – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Seiring dengan itu, peran orang tua dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di tingkat lapangan. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan kesadaran publik terkait…

Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting…

Oleh : Nanda Priscilia Pradhanty Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang ruang digital nasional agar lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Kebijakan ini lahir di tengah derasnya arus digitalisasi yang tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko besar bagi…

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan tim optimalisasi penyaluran, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari penguatan tata…

JAKARTA – Pemerintah terus menyempurnakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), berbagai langkah perbaikan dilakukan mulai dari penajaman penerima manfaat, penguatan tata kelola keuangan, hingga peningkatan pengawasan di lapangan. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim optimalisasi penyaluran MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim…

Oleh : Aditya Anggara )* Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa investasi pada sumber daya manusia benar-benar memberikan dampak maksimal. Setelah fase awal yang menekankan pada perluasan distribusi dan jangkauan penerima manfaat, kini arah kebijakan semakin matang menuju intervensi yang lebih presisi, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Transformasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan refleksi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah dalam memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengarah pada pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini menjadi penting di tengah kompleksitas penyaluran bantuan sosial yang kerap dihadapkan pada tantangan akurasi data, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pembentukan tim optimalisasi MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu langkah strategis untuk…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebijakan dijalankan secara terukur dan adaptif dalam merespons dinamika global. Langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap dan responsif dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil serta ekonomi nasional tetap tumbuh secara berkelanjutan. Deputi…