BERITA TERBARU

Oleh: Catur Ronggo*) Akses terhadap rumah layak masih menjadi salah satu ukuran penting keadilan sosial. Bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan utama bukan sekadar menemukan rumah yang tersedia, melainkan kemampuan membayar cicilan setiap bulan. Dalam konteks itulah kebijakan memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun patut dibaca sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperluas kesempatan memiliki hunian pertama. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah tetap mempertahankan…

Jakarta – Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun, sehingga beban cicilan masyarakat dapat ditekan dan kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat penyaluran Fasilitas…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Salah satunya dilakukan dengan mempercepat pematangan skema pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui opsi tenor kredit hingga 40 tahun. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa percepatan formulasi pembiayaan perumahan subsidi tersebut dilakukan melalui penyesuaian regulasi teknis…

Oleh : Radjiman Arif*) Hunian layak masih menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat Indonesia. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan kepemilikan rumah tidak semata-mata terletak pada ketersediaan unit, melainkan juga kemampuan membayar cicilan. Harga rumah, pendapatan yang terbatas, serta kebutuhan hidup sehari-hari membuat rumah yang tersedia belum tentu benar-benar terjangkau. Karena itu, kebijakan perpanjangan tenor KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan…

JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi dan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah untuk menekan jumlah titik panas atau hotspot serta titik api yang telah terverifikasi. Penguatan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi kabut asap lintas batas. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan jumlah hotspot maupun fire spot dapat…

Jakarta - Pemerintah memperkuat larangan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Larangan tersebut ditegaskan melalui pengawasan aparat serta edukasi kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar. Presiden Prabowo mengatakan seluruh aparat agar memperkuat upaya pencegahan hingga tingkat desa, terutama di wilayah yang memiliki risiko karhutla. Aparat juga diminta memberikan pemahaman kepada…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring menguatnya fenomena El Nino. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla tidak hanya diarahkan untuk mencegah meluasnya titik api, tetapi juga memastikan keselamatan personel di lapangan serta keberlangsungan layanan dasar masyarakat di tengah kondisi cuaca yang semakin panas dan kering. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan kewaspadaan…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan lahan basah nasional memasuki babak baru yang semakin terukur. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi semata dipandang sebagai persoalan musiman yang ditangani setelah kabut asap muncul, tetapi dicegah sejak dari hulu. Perubahan paradigma ini menempatkan pengawasan berbasis data, kecerdasan buatan, teknologi satelit, serta respons cepat sebagai instrumen penting untuk melindungi lingkungan sekaligus menjamin…

JAKARTA — Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap rangkaian kejadian, termasuk kasus meninggalnya Bambang Setiyawan dan penganiayaan terhadap seorang siswa bernama Faturrohman. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan fakta hukum secara utuh sebelum menetapkan pihak…

JAKARTA – Pemerintah secara tegas menunjukkan komitmen penuh dalam mengusut tuntas berbagai insiden yang terjadi pascalepasnya gelombang demonstrasi belakangan ini. Langkah cepat dan transparan terus dilakukan demi memastikan keadilan tegak, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tengah upaya serius penegakan hukum ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi provokatif yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah…