Penanganan Ormas Pascademo Tegas dan Tetap Berbasis Bukti

Penanganan Ormas Pascademo Tegas dan Tetap Berbasis Bukti

*) Oleh : M Dava Firdaus Jakarta – Penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat dalam kericuhan setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang menyasar kelompok tertentu hanya karena identitas organisasinya. Polda Metro Jaya sendiri masih mendalami dugaan keterlibatan…
Danantara, Mesin Investasi Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Danantara, Mesin Investasi Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh : Renita Taskia )* Perekonomian Indonesia membutuhkan mesin baru yang mampu mengubah kekuatan modal menjadi investasi produktif, memperkuat industri nasional, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks tersebut, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memiliki arti strategis. Lembaga ini tidak sekadar ditempatkan sebagai pengelola investasi, tetapi diharapkan mampu menjadi katalisator yang mempertemukan kekuatan modal, teknologi, industri, dan kepentingan pembangunan…
Danantara, Motor Penggerak Investasi Pemerintah

Danantara, Motor Penggerak Investasi Pemerintah

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat strategi investasi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus membangun fondasi perekonomian yang produktif dan berkelanjutan. Dalam strategi tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengakselerasi investasi pada sektor strategis, memperkuat hilirisasi, serta membuka peluang pembiayaan bagi proyek-proyek yang memiliki nilai tambah tinggi. Peran tersebut menjadi semakin penting…
Danantara Perkuat Arah Investasi Pemerintah untuk Akselerasi Ekonomi

Danantara Perkuat Arah Investasi Pemerintah untuk Akselerasi Ekonomi

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat arah investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027. Penguatan peran tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi investasi yang diarahkan pada sektor produktif, strategis, dan memiliki nilai tambah tinggi. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Danantara tengah menyusun…
Danantara Siapkan Rencana Investasi untuk Dukung RAPBN 2027

Danantara Siapkan Rencana Investasi untuk Dukung RAPBN 2027

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan desain investasi 2026–2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Rencana tersebut dibahas bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konsolidasi asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan investasi merupakan salah…
RUU Perampasan Aset Perkuat Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

RUU Perampasan Aset Perkuat Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga sejumlah kejahatan lain, mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan aturan dengan cakupan lebih luas. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa di berbagai negara, aturan perampasan aset lazimnya tidak hanya berlaku untuk perkara korupsi. “Kalau dilihat dari praktik di…
Aset Hasil Korupsi Harus Kembali kepada Negara melalui RUU Perampasan Aset

Aset Hasil Korupsi Harus Kembali kepada Negara melalui RUU Perampasan Aset

Jakarta – Negara diminta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali menjadi milik negara melalui mekanisme perampasan yang tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aset milik para koruptor akan tetap menjadi target utama dalam beleid tersebut, kendati naskah rancangan yang ada sekarang masih terus mengalami proses penyempurnaan dengan menampung masukan publik serta para ahli…
RUU Perampasan Aset Dinilai Penting untuk Kejar Harta Hasil Korupsi

RUU Perampasan Aset Dinilai Penting untuk Kejar Harta Hasil Korupsi

Oleh: Yoga Prasetya Upaya memperkuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tindak pidana korupsi benar-benar kehilangan manfaat ekonominya. Dalam konteks itulah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Wakil Ketua…
RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Koruptor tetapi Juga Bandar Narkoba dan Teroris

RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Koruptor tetapi Juga Bandar Narkoba dan Teroris

Oleh: Rizky Kurniawan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa aturan ini akan menjangkau lebih dari sekadar pelaku korupsi. Selain koruptor, RUU tersebut dirancang untuk menyasar bandar narkoba, jaringan teroris, hingga pelaku penipuan investasi, sejalan dengan praktik yang lebih dulu diterapkan di sejumlah negara maju. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa di banyak negara, regulasi perampasan…
Publik Pilih MBG sebagai Program Pemerintah Paling Favorit

Publik Pilih MBG sebagai Program Pemerintah Paling Favorit

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak dipilih masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Program tersebut menempati posisi teratas dibandingkan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya yang turut menjadi objek pengukuran dalam survei. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara tatap muka. Hasil survei menunjukkan MBG memperoleh tingkat pilihan publik…