Mengingat September Hitam Perlu Kedewasaan, Bukan Kemarahan yang Dibakar

Mengingat September Hitam Perlu Kedewasaan, Bukan Kemarahan yang Dibakar

Oleh : Andika Pratama )* Setiap momentum untuk mengingat kembali persoalan hak asasi manusia memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Ingatan publik terhadap berbagai peristiwa masa lalu bukan sekadar upaya membuka kembali luka, melainkan dapat menjadi ruang untuk memastikan bahwa persoalan yang pernah terjadi tidak dilupakan dan pelajaran darinya dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan. Dalam konteks tersebut, September Hitam semestinya ditempatkan sebagai momentum refleksi…
Aktivis Ajak Warga Sikapi September Hitam dengan Damai

Aktivis Ajak Warga Sikapi September Hitam dengan Damai

JAKARTA — Momentum September Hitam menjadi ruang refleksi untuk mengingat berbagai peristiwa kekerasan, persoalan hak asasi manusia (HAM), serta tragedi kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Di tengah meningkatnya pembahasan isu tersebut di ruang publik dan media sosial, kelompok aktivis mengajak masyarakat menyikapinya secara kritis, bijaksana, aman, dan damai. September Hitam digunakan berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan mahasiswa untuk membangun ingatan kolektif terhadap sejumlah peristiwa pada…
Banpres Karhutla Menjadi Penguat Pemda dalam Menjaga Keselamatan Masyarakat

Banpres Karhutla Menjadi Penguat Pemda dalam Menjaga Keselamatan Masyarakat

Oleh : Catur Ronggo*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan publik, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pendidikan. Memasuki periode risiko karhutla pada Agustus–September 2026, kemampuan pemerintah daerah untuk merespons secara cepat menjadi semakin penting. Dalam kondisi tersebut, dukungan pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres) menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman karhutla.…
Banpres Karhutla: Perhatian Pemerintah Sampai ke Daerah Terdampak

Banpres Karhutla: Perhatian Pemerintah Sampai ke Daerah Terdampak

Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pendidikan. Karena itu, kehadiran pemerintah di wilayah terdampak perlu diwujudkan melalui langkah yang konkret, terukur, dan langsung menjawab kebutuhan daerah. Bantuan Presiden (Banpres) menjadi salah satu bentuk dukungan tersebut. Terkait tata kelolanya,…
Ekonomi RI Resilien, Fondasi Makro dan Perbankan Masih Kuat

Ekonomi RI Resilien, Fondasi Makro dan Perbankan Masih Kuat

Oleh: Bagas Nurahman )* Perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang tetap kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang 2026. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dan sistem perbankan yang solid menjadi dua penopang utama resiliensi ekonomi nasional. Keduanya memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan, menjaga kepercayaan pelaku usaha, serta memperluas pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Dengan fondasi tersebut, tantangan global dapat direspons melalui kebijakan yang adaptif dan peluang…
Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi melalui Investasi Produktif dan Pasar Keuangan

Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi melalui Investasi Produktif dan Pasar Keuangan

Oleh: Rivka Mayangsari *) Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung sepanjang 2026. Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak melalui investasi produktif, penguatan sektor riil, dan pendalaman pasar keuangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang semakin kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tekanan…
Ekonomi RI Dinilai Resilien di Tengah Perlambatan Global

Ekonomi RI Dinilai Resilien di Tengah Perlambatan Global

JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global yang dibayangi meningkatnya fragmentasi ekonomi, ketegangan geopolitik, serta perubahan pola investasi dan rantai pasok dunia. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi baru. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sebagai fondasi menghadapi ketidakpastian global. Menurut dia, ketahanan ekonomi nasional perlu berjalan beriringan dengan…
Ekonomi RI Dinilai Resilien, Sistem Keuangan Kuat dan Berdaya Tahan

Ekonomi RI Dinilai Resilien, Sistem Keuangan Kuat dan Berdaya Tahan

JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih tinggi. Stabilitas makroekonomi, kondisi perbankan yang solid, serta investasi yang terus bergerak menjadi sejumlah faktor yang menopang ketahanan ekonomi nasional sepanjang 2026. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro mengatakan sistem keuangan Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tekanan dan dinamika global. Menurutnya, ketahanan tersebut ditopang fundamental…
Aktivis Ingatkan September Hitam Perlu Disikapi Bijak dan Tertib

Aktivis Ingatkan September Hitam Perlu Disikapi Bijak dan Tertib

Jakarta - Momentum September Hitam 2026 kembali menjadi perhatian di ruang publik. Sejumlah aktivis mengingatkan agar pembahasan mengenai isu hak asasi manusia (HAM) tetap diarahkan pada refleksi, edukasi, dan penyampaian aspirasi secara tertib sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial. Ketua ANTFA (Kelompok Aktivis Tangerang Raya) mengatakan momentum tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai peristiwa masa lalu sekaligus mengambil pelajaran. Menurutnya, penyampaian aspirasi…
Koperasi Merah Putih Berpotensi Hemat Subsidi Negara Rp150 Triliun per Tahun

Koperasi Merah Putih Berpotensi Hemat Subsidi Negara Rp150 Triliun per Tahun

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola distribusi subsidi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa. Kebijakan tersebut berpotensi memberikan efisiensi anggaran karena penyaluran barang subsidi dapat dilakukan melalui jaringan koperasi hingga tingkat desa. Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut Koperasi Merah Putih berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun. “Teman-teman bisa…