Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Tingkatkan Produktivitas Pertanian Pangan Papua

Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Tingkatkan Produktivitas Pertanian Pangan Papua

SORONG — Pemerintah memperkuat produktivitas pertanian pangan di Papua melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketersediaan air. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya, untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, khususnya saat kondisi cuaca kering. Pembangunan JIAT menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan. Pemanfaatan…
Perlindungan Lahan Pertanian Diperkuat, Kepastian Usaha Petani Makin Terjaga

Perlindungan Lahan Pertanian Diperkuat, Kepastian Usaha Petani Makin Terjaga

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diarahkan untuk menjaga ruang produksi pangan sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan tidak cukup berhenti pada penetapan administratif. Daerah diminta segera mengunci LP2B dalam tata ruang…
RUU Reforma Agraria Dinilai Sangat Penting Untuk Melindungi Hak Petani

RUU Reforma Agraria Dinilai Sangat Penting Untuk Melindungi Hak Petani

Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, beberapa waktu lalu. RUU ini menjadi salah satu upaya legislasi untuk mengatur persoalan agraria, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria. Dalam drafnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria turut memuat pengaturan mengenai objek dan subjek reforma agraria, penetapan lokasi prioritas,…
Reforma Agraria Dorong Petani Gurem Naik Kelas dan Lebih Sejahtera

Reforma Agraria Dorong Petani Gurem Naik Kelas dan Lebih Sejahtera

JAKARTA — Reforma agraria diarahkan menjadi jalan bagi petani gurem untuk memperkuat aset, memperluas skala usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, redistribusi tanah didorong agar tidak berhenti pada kepastian hak, tetapi juga mampu menciptakan penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi petani. RUU yang menjadi usul inisiatif DPR tersebut dirancang untuk menata kembali struktur penguasaan tanah sekaligus memastikan petani…
Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan tata kelola global agar mampu…
Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Oleh : Catur Ronggo*) Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan mobilitas sosial bagi generasi berikutnya.…
Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat Cara Pemerintah Melindungi Masa Depan Anak Rentan

Oleh : Radjiman Arif*) Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial…
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat dari Fasilitas hingga Anggaran

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat dari Fasilitas hingga Anggaran

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akurat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, tengah membangun 93 Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 32 sekolah dilengkapi…
Sekolah Rakyat Capai Ratusan Titik, Pengawasan Operasional Terus Diperkuat

Sekolah Rakyat Capai Ratusan Titik, Pengawasan Operasional Terus Diperkuat

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan operasional secara ekstra. Instruksi tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Arahan itu disampaikan Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. "Saya mengajak para kepala…
Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India. Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada di bawah Keketuaan India itu mengusung tema Building for Resilience,…