BERITA TERBARU

Jakarta — Pemerintah Indonesia memandang tekanan global sebagai momentum strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Ketidakpastian rantai pasok dunia, fluktuasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim menjadi peringatan bahwa ketahanan pangan tidak dapat bergantung pada pasar global.   Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa gejolak krisis global akibat ketidakpastian geopolitik harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat kemandirian bangsa. Tekanan…

Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi global seperti Selat Hormuz.   Dalam merespons situasi tersebut, pemerintah memperkuat langkah-langkah strategis guna mendorong swasembada pangan dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi seluruh masyarakat.   "Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat…

Oleh: Arman Prasetyo)*   Ketegangan geopolitik global kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Konflik di Timur Tengah yang melibatkan rivalitas antara Amerika Serikat dan Iran, serta dinamika konflik yang melibatkan Israel, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan rantai pasok pangan dunia. Dalam sistem perdagangan global yang saling terhubung, gangguan geopolitik sering kali berdampak pada kenaikan harga komoditas, keterlambatan distribusi, hingga potensi kelangkaan pangan di berbagai…

*) Oleh : Jefry Affandi   Di tengah dinamika global yang semakin dinamis, isu ketahanan pangan kembali menguat sebagai prioritas strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai tantangan seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik, serta gangguan rantai pasok global semakin menegaskan pentingnya kemandirian dalam sektor pangan. Kondisi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi produksi dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap.…

Jakarta - Pelaksanaan mudik Lebaran 2026 menunjukkan kinerja nyata pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang lebih tertib, aman, dan terorganisir. Salah satu indikatornya terlihat dari keberhasilan Program Mudik Gratis BUMN 2026 yang resmi dilepas melalui prosesi flag off dan mendapat respons tinggi dari masyarakat.   Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa program mudik gratis merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam mengurangi…

Jakarta - Pemerintah memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2026 berjalan secara efisien dan terorganisir melalui berbagai langkah antisipatif yang telah disiapkan sejak jauh hari. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat di tengah peningkatan aktivitas selama akhir Ramadan.   Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam mengantisipasi berbagai potensi kendala agar perjalanan mudik dapat berlangsung aman dan lancar.   Prasetyo…

Oleh: Aulia Putri Maharani )*   Arus mudik Lebaran 2026 menunjukkan pengelolaan yang semakin baik dengan tingkat hambatan yang relatif minim di berbagai titik utama perjalanan. Pemerintah berhasil menghadirkan sistem pengendalian yang terintegrasi sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar.   Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga memastikan seluruh aspek transportasi berada dalam kendali. Sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, serta…

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap menjalankan tugas penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjelang Lebaran 2026. Di tengah suasana Ramadan dan persiapan mudik yang identik dengan kelonggaran aktivitas, KPK justru menunjukkan sikap tegas bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal waktu libur.   Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) akan tetap dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran…

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap potensi praktik korupsi di lingkungan kepala daerah, termasuk selama periode libur Hari Raya Idulfitri 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan bersih dan transparan.   Penegasan ini sejalan dengan langkah aktif aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memastikan tidak ada…

Oleh : Ricky Rinaldi*   Momentum Lebaran identik dengan suasana kebersamaan, silaturahmi, dan meningkatnya aktivitas sosial di berbagai lapisan masyarakat. Di tengah suasana tersebut, roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik, termasuk upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Negara menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas berlangsung secara konsisten dalam setiap momentum, seiring dengan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.   Korupsi dipandang sebagai…