Perpres Ojol Bukti Negara Serius Melindungi Pengemudi Ekonomi Digital

Perpres Ojol Bukti Negara Serius Melindungi Pengemudi Ekonomi Digital

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional. Kehadiran regulasi yang lebih komprehensif melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan pengemudi, serta membangun hubungan yang lebih seimbang antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan…
Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya. "Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar…
Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya. "Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar…
Pemerintah Tidak Main-Main Soal Keamanan Pangan MBG

Pemerintah Tidak Main-Main Soal Keamanan Pangan MBG

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat membuat aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program. Karena itu, pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan standar operasional, transparansi informasi, hingga kesiapan menghadapi risiko operasional perlu dilakukan secara konsisten…
Ketegasan Pemerintah Menutup Dapur MBG Berdasakan Sistem dan Standar Mutu

Ketegasan Pemerintah Menutup Dapur MBG Berdasakan Sistem dan Standar Mutu

*) oleh : Muhammad Dava Firdaus Penutupan sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dapur yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan operasional maupun keamanan pangan dapat dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan. Kebijakan tersebut…
Tegas, Pemerintah Tutup Dapur MBG Bermasalah demi Keamanan Pangan Anak

Tegas, Pemerintah Tutup Dapur MBG Bermasalah demi Keamanan Pangan Anak

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap dapur yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Penutupan tersebut menjadi bagian dari evaluasi…
Penyanderaan 9 Anak Perempuan Suku Amungme di Jila, TPNPB Kodap III Ndugama Tak Lagi Punya Tempat di Tengah Masyarakat Pegunungan

Penyanderaan 9 Anak Perempuan Suku Amungme di Jila, TPNPB Kodap III Ndugama Tak Lagi Punya Tempat di Tengah Masyarakat Pegunungan

Oleh: Menuel John Magai *Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme* Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama tersebut bukan lagi sekadar persoalan konflik bersenjata, melainkan ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Serangan terhadap pos TNI di Kampung…
Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme Kutuk Penyanderaan 9 Anak Perempuan di Jila

Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme Kutuk Penyanderaan 9 Anak Perempuan di Jila

MIMIKA — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan terhadap sembilan anak Perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang disebut dilakukan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB Kodap III Ndugama. Tindakan tersebut dinilai telah melewati batas kemanusiaan dan semakin menjauhkan kelompok bersenjata itu dari masyarakat Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme, Menuel John Magai, mengatakan penyanderaan terhadap warga sipil, khususnya perempuan…
LMA Suku Amungme Ultimatum OPM: Lepaskan 9 Sandera di Jila atau Kami Perangi!

LMA Suku Amungme Ultimatum OPM: Lepaskan 9 Sandera di Jila atau Kami Perangi!

MIMIKA, PAPUA TENGAH — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan oleh kelompok bersenjata yang disebut sebagai TPNPB Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. LMA menilai aksi tersebut telah melewati batas toleransi karena menjadikan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai korban. Ketua LEMASA, Menuel John Magai, mendesak kelompok bersenjata segera membebaskan sembilan warga tersebut. Ia juga…
Kutuk Penyanderaan Anak Perempuan di Jila, Ketua LMA Suku Amungme: Memancing Perpecahan Antar Suku Pegunungan

Kutuk Penyanderaan Anak Perempuan di Jila, Ketua LMA Suku Amungme: Memancing Perpecahan Antar Suku Pegunungan

MIMIKA — Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), Menuel John Magai, mengutuk penyanderaan terhadap sembilan gadis di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia menilai tindakan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama tersebut telah melewati batas kemanusiaan dan berpotensi memancing perpecahan antarsuku di wilayah pegunungan Papua. Dugaan penyanderaan itu terjadi setelah kelompok bersenjata melakukan serangan terhadap pos TNI di Kampung Jila, Distrik…