Posts by admin fokusbanten

Oleh : Askara Dwi Wijayanto*) Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026 secara bertahap menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa skema pembiayaan harus disusun dengan seimbang antara tiga pilar utama, yaitu masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kehadiran negara secara serius dalam memastikan kualitas dan akses layanan…

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang. Namun, penyesuaian tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. “Kalau dilakukan sekaligus tentu risikonya tinggi. Dengan bertahap, kami berharap penyesuaian lebih terukur dan bisa diterima masyarakat,” ujar Sri Mulyani. Menurutnya, langkah ini diambil demi menjamin keberlanjutan program…

Jakarta – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyesuaian iuran perlu dilakukan agar kas negara tetap sehat dan BPJS Kesehatan mampu menjalankan tugas…

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir dompet digital yang terindikasi terhubung dengan judi daring. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran baru agar pemberantasan judi daring lebih efektif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan nilai transaksi judi daring melalui dompet digital sangat besar. “Sudah banyak kasus ke e-wallet juga kami tangani,” kata Ivan. Ia mencatat…

Oleh: Fajar Dwi Santoso Pemerintah kembali menunjukkan bagaimana ketegasannya dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya menangani kasus korupsi. Hal tersebut telah ditunjukkan melalui dua langkah besar yang berhasil menyedot perhatian publik. Pertama, yakni bagaimana upaya untuk melakukan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum di Singapura. Kemudian bukti kedua, yakni adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang…

Oleh : Maya Sasmita )* Pemerintah kembali menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Langkah tersebut berdiri sejajar dengan upaya serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengejar buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang saat ini tengah menunggu proses persidangan ekstradisi di Singapura. Dua peristiwa besar itu menegaskan…

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi pemerintah terus menunjukkan berbagai macam langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi dengan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Upaya serius tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, yang tengah ditahan di Singapura. Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, menegaskan…

JAKARTA — Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah itu tidak hanya mengupayakan ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos yang masih ditahan di Singapura, tetapi juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Mamoto, menegaskan lembaganya ikut mengawasi langsung…

Oleh : Maya Sasmita )* Pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan negara tetap konsisten dalam menjaga supremasi hukum, sekalipun dinamika politik dan isu publik terus berkembang. Momentum pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto, justru dimaknai pemerintah sebagai peluang untuk memperlihatkan sikap tegas bahwa negara tidak…

Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut awalnya menaikkan tarif hingga 250 persen, langkah yang memicu gejolak di masyarakat. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan sebagian warga terlanjur membesar dan berujung pada tuntutan agar Bupati mengundurkan diri. Di tengah sorotan publik ini, muncul anggapan…