Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Fondasi Generasi Papua Sehat dan Unggul

Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Fondasi Generasi Papua Sehat dan Unggul

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak di wilayah pegunungan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta para siswa penerima manfaat. Ia menegaskan…
MBG Papua Upaya Pemerintah Tingkatkan Gizi Masyarakat Bumi Cenderawasih

MBG Papua Upaya Pemerintah Tingkatkan Gizi Masyarakat Bumi Cenderawasih

Oleh: Loa Murib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi sebagai investasi…
Menjaga Toleransi Papua sebagai Fondasi Kedamaian dan Pembangunan

Menjaga Toleransi Papua sebagai Fondasi Kedamaian dan Pembangunan

WAMENA – Toleransi antarumat beragama dan antarsuku terus menjadi pilar utama dalam menjaga kedamaian serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Di tengah keberagaman yang melekat kuat, nilai saling menghormati dipandang sebagai prasyarat penting agar stabilitas sosial tetap terjaga dan agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menekankan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam merawat toleransi di tengah masyarakat…
Perkuat Kerukunan, Warga Papua Tengah Diajak Jaga Toleransi Antarumat Beragama

Perkuat Kerukunan, Warga Papua Tengah Diajak Jaga Toleransi Antarumat Beragama

Nabire – Upaya memperkuat kerukunan dan menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah terus didorong oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui ajakan untuk merawat toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama kehidupan bersama di tengah keberagaman suku, ras, dan keyakinan yang ada di Tanah Papua. Komitmen tersebut dinilai penting guna mencegah potensi konflik sekaligus menciptakan suasana damai dan harmonis di wilayah Papua Tengah. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja…
Meneguhkan Nilai Pancasila untuk Menjaga Kedamaian Papua

Meneguhkan Nilai Pancasila untuk Menjaga Kedamaian Papua

Oleh: Nikodemus Kogoya* Menjaga toleransi di Tanah Papua merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kedamaian sosial dan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, semangat kebersamaan dan saling menghargai kembali menguat sebagai nilai bersama yang hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Papua dengan keragaman suku, agama, dan budaya telah lama menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat.…
Merawat Toleransi Papua sebagai Fondasi Stabilitas Menjelang Tahun Baru 2026

Merawat Toleransi Papua sebagai Fondasi Stabilitas Menjelang Tahun Baru 2026

Oleh: Sylvia Mote *) Pasca perayaan Natal, Papua memasuki fase penting yang menuntut konsistensi dalam menjaga stabilitas sosial menjelang pergantian tahun. Momentum Tahun Baru kerap ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, intensitas aktivitas publik, serta dinamika sosial yang lebih terbuka. Dalam konteks Papua yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya, menjaga toleransi pada periode ini bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk…
Kenaikan UMP sebagai Bukti Hadirnya Negara, Tolak Provokasi Mobilisasi Massa

Kenaikan UMP sebagai Bukti Hadirnya Negara, Tolak Provokasi Mobilisasi Massa

Oleh: Gina Winarsih )* Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuat hadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada pekerja tanpa mengabaikan…
Menjaga Daya Beli Pekerja Lewat Kenaikan UMP, Bukan Lewat Provokasi Aksi Jalanan

Menjaga Daya Beli Pekerja Lewat Kenaikan UMP, Bukan Lewat Provokasi Aksi Jalanan

Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan dunia usaha.…
UMP 2026 Dipastikan Naik, Pemerintah Ingatkan Aksi Provokatif Rugikan Kelompok Pekerja

UMP 2026 Dipastikan Naik, Pemerintah Ingatkan Aksi Provokatif Rugikan Kelompok Pekerja

Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi. Penyampaian aspirasi buruh tetap dijamin,…
Waspadai Provokasi Demo Buruh, Kenaikan UMP Jaga Daya Beli Masyarakat

Waspadai Provokasi Demo Buruh, Kenaikan UMP Jaga Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian upah dilakukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta…