Posts by admin fokusbanten

Oleh : David Ilham Firmansyah )* Pemerintah tengah mengintensifkan upaya menuju swasembada energi nasional melalui fokus pada pengembangan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi transisi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan ketergantungan impor energi fosil dan fluktuasi harga global. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan swasembada energi tidak hanya bergantung pada pengembangan energi terbarukan,…

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan langkah strategis dalam mengejar target ambisius: swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Salah satu pilar utama dari strategi tersebut adalah optimalisasi potensi kelapa sawit sebagai sumber energi baru terbarukan dalam bentuk biodiesel. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan mimpi besar ini. Presiden…

Jakarta,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menapakkan langkah nyata menuju swasembada energi nasional dengan mendorong penanaman pohon aren secara masif. Pohon yang dijuluki “pohon ajaib” ini menjadi favorit Presiden Prabowo karena dinilai memiliki potensi luar biasa dalam mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah sejak lama menunjukkan ketertarikan khusus terhadap pohon aren. Ia…

Jakarta - Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada energi dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kelapa sawit dan nikel akan menjadi dua komoditas utama yang menopang upaya strategis menuju kemandirian energi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. “Dunia ini menghadapi tantangan yang mengharuskan kita untuk…

JAKARTA - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 daerah mendapat apresiasi luas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP. RDP ini menyoroti keberhasilan PSU dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 60 persen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan langsung apresiasi tersebut. Ia menyebut keberhasilan ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran…

Jakarta – Upaya tegas pemerintah dalam memperketat pengawasan ruang digital membuahkan hasil positif. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat penurunan signifikan terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi daring. Pada kuartal I tahun 2025, nilai transaksi judi daring tercatat sebesar Rp 47 triliun, turun drastis dari Rp 90 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas salah satu…

JAKARTA - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSU guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia menyebut bahwa tata kelola pemilu harus diperbaiki sejak awal agar tidak menimbulkan celah hukum yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. “PSU ini harus dievaluasi secara mendasar,…

Oleh : Nina Herlina )* Penurunan signifikan transaksi judi daring di Indonesia menjadi kabar menggembirakan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan era digital. Pada kuartal pertama tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat transaksi judi daring menurun drastis dari Rp 90 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 47 triliun. Penurunan lebih dari separuh ini menandai…

Oleh : Andi Mahesa )* Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional yang terus digalakkan oleh berbagai pihak. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum atau keberadaan regulasi semata. Di balik semua itu, terdapat peran strategis dari pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan di level lokal. Sinergi antara dua institusi ini menjadi…

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. KPK menilai UU tersebut tetap sejalan dengan kewenangan lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pejabat BUMN. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa meski telah diterbitkan UU BUMN yang…