Strategi Peningkatan Daya Beli Upaya Pemerintah dalam Penguatan Ekonomi Nasional

Strategi Peningkatan Daya Beli Upaya Pemerintah dalam Penguatan Ekonomi Nasional

Oleh : Jodi Mahendra )* Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan dinamika geopolitik yang tidak menentu. Dalam menghadapi kuartal II tahun 2025, fokus utama diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%…
Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG

Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG

JAKARTA-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari…
ASN Kawal Keberhasilan MBG Untuk Jutaan Anak Indonesia

ASN Kawal Keberhasilan MBG Untuk Jutaan Anak Indonesia

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa percepatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah krusial dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional. “Pemenuhan kebutuhan ASN di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG,” ujar Rini. Rini menyampaikan bahwa melalui pembentukan dan penguatan…
Percepatan Program MBG, Pemerintah Target Kan 82.9 Juta Penerima Manfaat

Percepatan Program MBG, Pemerintah Target Kan 82.9 Juta Penerima Manfaat

Oleh: Eleine Pramesti *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi prioritas nasional yang terus digenjot pelaksanaannya oleh pemerintah demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat, program ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesejahteraan anak bangsa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Percepatan program ini…
Gerak Serentak Pusat dan Daerah Wujudkan Makan Bergizi Gratis

Gerak Serentak Pusat dan Daerah Wujudkan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Ricky RInaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya membangun masa depan bangsa dari fondasi yang paling mendasar: kesehatan dan gizi anak. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerukan gerak bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan harus melibatkan daerah secara…
Dukungan Terhadap Rencana Penghapusan Outsourcing oleh Presiden Prabowo Terus Meluas

Dukungan Terhadap Rencana Penghapusan Outsourcing oleh Presiden Prabowo Terus Meluas

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan anggota parlemen. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik outsourcing saat ini sudah menyimpang dari aturan awal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan ada pasal terkait dengan outsourcing. Di sana disebutkan kurang lebih ya kalimatnya…
Penghapusan Outsourcing Dinilai Langkah Strategis Wujudkan Keadilan Sosial Pekerja

Penghapusan Outsourcing Dinilai Langkah Strategis Wujudkan Keadilan Sosial Pekerja

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing disambut hangat kalangan serikat pekerja. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperbaiki nasib jutaan pekerja Indonesia yang selama ini terjebak dalam sistem ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menegaskan bahwa praktik outsourcing telah menjelma menjadi bentuk perbudakan modern yang meminggirkan hak-hak pekerja. Ia menyebut bahwa penghapusan…
Presiden Prabowo Hapus Outsourcing Demi Hubungan Kerja Berkeadilan

Presiden Prabowo Hapus Outsourcing Demi Hubungan Kerja Berkeadilan

Oleh: Wignyan Wiyono*) Belasan tahun praktik alih daya di Indonesia terus menimbulkan polemik. Skema yang awalnya digadang-gadang sebagai jalan tengah fleksibilitas industri ternyata melahirkan ketimpangan hak buruh: upah di bawah kesepakatan, jenjang karier buntu, hingga minimnya jaminan sosial. Presiden Prabowo Subianto, menangkap aspirasi serikat pekerja, telah mewacanakan penghapusan outsourcing sembari menyiapkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai lokomotif penyusunan skema pengganti yang lebih berkeadilan. Langkah berani ini patut…
Komitmen Presiden Prabowo Menghapus Praktik Outsourcing Demi Keadilan Pekerja

Komitmen Presiden Prabowo Menghapus Praktik Outsourcing Demi Keadilan Pekerja

Oleh : Rangga Prasetya )* Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing patut didukung sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja. Keputusan tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan sinyal kuat tentang orientasi kebijakan baru yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perlakuan yang adil terhadap pekerja bukanlah beban, melainkan fondasi kokoh bagi pertumbuhan…
Indonesia Soroti Isu Perempuan, Kemanusiaan, dan Tata Kelola Dalam Forum Parlemen Negara Islam

Indonesia Soroti Isu Perempuan, Kemanusiaan, dan Tata Kelola Dalam Forum Parlemen Negara Islam

Jakarta — Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) resmi digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, dengan partisipasi lebih dari 500 delegasi dari negara anggota dan pengamat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Forum ini menjadi tonggak penting bagi diplomasi parlemen Indonesia dalam membangun solidaritas dunia Islam. Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi parlemen yang menghasilkan solusi nyata. “DPR…