Posts by admin fokusbanten

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama mereka dalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upaya membenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik Bupati Puncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militer yang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer dan terbukti tidak…

Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat langkah pemberantasan praktik judi daring di Indonesia. Salah satu upaya konkret terbaru adalah penghentian sementara terhadap lebih dari 25 ribu rekening bank yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Nilai total saldo dari rekening-rekening tersebut mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp1 triliun. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa temuan ini berdasarkan…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam memberantas praktik judi daring yang kian merajalela di tengah masyarakat. Sejumlah lembaga negara bahu membahu menangani ancaman ini, mulai dari pemblokiran situs hingga pelacakan rekening mencurigakan yang terindikasi terlibat dalam transaksi perjudian. Langkah-langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dari ancaman laten dunia digital. Direktur Pengawasan Sertifikasi…

Rio De Janeiro – Presiden RI, Prabowo Subianto resmi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan bergengsi yang dimulai Minggu pagi waktu setempat itu, Presiden Prabowo hadir membawa semangat perdamaian dan kerja sama strategis antarnegara di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Mengawali rangkaian acara di Museum Seni Modern (MAM) Aterro do Flamengo, Presi-den Prabowo disambut dalam…

Rio De Janeiro – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brasil, sebagai wakil Indonesia yang baru saja menjadi anggota penuh forum tersebut sejak awal tahun. Keterlibatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional, khususnya dalam isu-isu strategis seperti perdamaian global, keamanan, dan teknologi mutakhir. Bertempat di Museum Seni…

Oleh : Lina Kurniawati )* Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menandai lembaran baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025, forum ini menjadi debut Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Momentum ini bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan sebuah penegasan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran strategis sebagai jembatan dialog antara negara-negara…

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-tang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum acara pidana nasional yang lebih adaptif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menegaskan…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut tercermin melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dalam tahap finalisasi. RUU KUHAP menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Penyusunan rancangan ini tidak hanya didasari atas kebutuhan…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana nasional dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Penyusunan RUU KUHAP ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang modern, adil, dan…

Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini bukan hanya sekadar pembaruan teknis terhadap KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981, tetapi juga merupakan upaya serius dalam memperbarui paradigma hukum pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, keadilan substantif,…