Mitigasi Fiskal Pemerintah Bentuk Kesiapan Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

Mitigasi Fiskal Pemerintah Bentuk Kesiapan Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana kesiapan yang matang dalam menghadapi munculnya dampak negatif dari adanya konflik di wilayah Timur Tengah melalui berbagai mitigasi fiskal yang terstruktur. Terkait hal tersebut, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Septia W, menegaskan bahwa pemerintah memang telah mengamati adanya peningkatan akan ketidakpastian global bahkan sejak awal tahun 2025 lalu.…

Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi

JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisasi dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air. Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W…
Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026

Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026

Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini telah terbukti secara akurat. Ketepatan analisis tersebut kemudian mendorong pemerintah…
Prediksi Pemerintah Soal Konflik Timur Tengah Tepat, Mitigasi Fiskal Cepat Dilakukan

Prediksi Pemerintah Soal Konflik Timur Tengah Tepat, Mitigasi Fiskal Cepat Dilakukan

Oleh: Bagus Pratama)* Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata memang sudah terbukti dengan akurat. Tidak tanggung-tanggung, bahkan kesiapan untuk menghadapi adanya potensi guncangan ekonomi pada tatanan global pun juga telah tergambar bahkan sejak awal tahun 2025 lalu. Pemerintah sudah terbukti berhasil dalam membaca terjadinya sinyal peningkatan akan ketidakpastian geopolitik tersebut…
Pemerintah Pastikan Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PSU

Pemerintah Pastikan Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PSU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui pengawasan ketat dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak. Tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, dijadwalkan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh tahapan PSU akan dikawal dengan ketat agar berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur…
KPU Pastikan Hanya Tersisa Lima PSU yang Akan Digelar Bulan Agustus

KPU Pastikan Hanya Tersisa Lima PSU yang Akan Digelar Bulan Agustus

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hanya tersisa lima pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada Agustus 2025. Hingga akhir Mei, sebanyak 22 daerah telah menyelesaikan PSU sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang terbagi ke dalam enam gelombang pelaksanaan. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU telah dilakukan secara menyeluruh sejak 22 Maret hingga 24 Mei 2025. “Pascaputusan…
Pemerintah Konsisten Kawal Demokrasi Lewat PSU

Pemerintah Konsisten Kawal Demokrasi Lewat PSU

Oleh: Fiki Wijaya )* Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika ditemukan pelanggaran atau kekeliruan dalam tahapan pemilu, pelaksanaan ulang menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan. PSU bukanlah tanda lemahnya sistem, tetapi justru mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa hak pilih rakyat dijaga dan dihormati.…
PSU Jadi Bukti Pemerintah Tak Toleransi Kecurangan Pilkada

PSU Jadi Bukti Pemerintah Tak Toleransi Kecurangan Pilkada

Oleh: Lily Rahmadania )* Pemerintah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bukan sekadar pengulangan proses, melainkan bentuk koreksi atas penyimpangan yang telah terjadi. Langkah ini mencerminkan kesungguhan dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendorong terciptanya pilkada yang berintegritas. Pemungutan suara ulang merupakan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar beberapa daerah menyelenggarakan pilkada kembali. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia…
Indonesia Pertegas Peran Strategis sebagai Bridge Builder di KTT BRICS Pertama sbg Anggota Penuh

Indonesia Pertegas Peran Strategis sebagai Bridge Builder di KTT BRICS Pertama sbg Anggota Penuh

Oleh: Reni Kartikasari )*   Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro menandai babak baru dalam peta diplomasi global Indonesia. Tiba pada Sabtu pagi, 5 Juli 2025, di Galeao Air Base, Rio de Janeiro, Prabowo melanjutkan rangkaian lawatan internasionalnya yang sebelumnya telah mencakup kunjungan penting ke Arab Saudi. Kunjungan ini mencerminkan intensitas diplomasi Indonesia di…
Presiden Prabowo Siap Angkat Isu Politik dan Keamanan Global di KTT BRICS Brazil

Presiden Prabowo Siap Angkat Isu Politik dan Keamanan Global di KTT BRICS Brazil

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan membawa suara Indonesia sebagai bridge builder dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar pada 6-7 Juli di Rio de Janeiro, Brazil. Partisipasi ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS sejak resmi bergabung pada 1 Januari 2025. “Presiden Prabowo, yang hadir untuk pertama kalinya, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap dan…