Posts by admin fokusbanten

Jakarta — Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 masih berada dalam jalur yang sesuai target atau on track. Kondisi tersebut tercermin dari defisit anggaran yang tetap terkendali meski perekonomian global menghadapi tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dan ketidakpastian geopolitik. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja APBN tetap kuat dengan kondisi keseimbangan primer…

*Pemerintah Integrasikan Rumah Subsidi dengan Pusat Industri Nasional* Jakarta - Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah subsidi yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, khususnya kawasan industri yang menjadi lokasi utama penyerapan tenaga kerja. Integrasi hunian dengan kawasan industri dinilai penting agar pekerja tidak hanya mendapatkan akses kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kerja. Komitmen tersebut salah satunya dilakukan melalui…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Ancaman anomali iklim global seperti fenomena El Nino yang memicu musim kemarau ekstrem dan kekeringan berkepanjangan merupakan tantangan nyata bagi stabilitas ketahanan pangan nasional. Dampak kekeringan tidak hanya menyusutkan debit air waduk dan mengeringkan lahan persawahan produktif, melainkan juga berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan pokok yang membebani daya beli masyarakat. Menghadapi potensi krisis hidrometeorologi tersebut, percepatan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat…

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak El Nino dan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi El Nino dan kekeringan. “Saya sudah cek semua…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan dampak El Nino dan musim kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah. Upaya dilakukan melalui percepatan distribusi air bersih, pemantauan kondisi sumber air, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak El Nino. “Saya sudah cek semua persiapan kita cukup bagus. Kita siap…

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang dari normal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah bergerak sebelum krisis…

*) Oleh : Devin Antoni Pemerintah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menghentikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 menginstruksikan agar perusahaan yang berdasarkan hasil verifikasi terbukti bertanggung jawab ditindak tegas, termasuk…

Oleh: Alexander Royce*) Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 21…

Jakarta - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare. “Ini bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tidak hanya kepada…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku. Penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperluas penanganan perkara karhutla. Hingga 16 September 2026, Polri telah menangani 219 perkara di 12 wilayah kepolisian…