Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik
Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat menilai keberadaan kabinet bayangan merupakan hal yang sah dalam ruang demokrasi, namun pelaksanaannya perlu disertai kejelasan legitimasi, akuntabilitas, serta orientasi yang konstruktif agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang justru merugikan kepentingan publik. Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakan fenomena…









