Jakarta Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah tengah menyusun mekanisme khusus untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur dalam penyaluran program tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan skema khusus diperlukan karena karakteristik wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan. Penyesuaian tersebut juga sejalan dengan kebijakan refocusing Program MBG yang memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah 3T.
“Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri,” ujar Qodari.
Menurutnya, model pelayanan MBG yang selama ini diterapkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tentu efektif diterapkan di wilayah dengan jumlah penduduk yang sedikit dan lokasi permukiman yang berjauhan. Selama ini, satu SPPG dirancang melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat dengan radius maksimal enam kilometer atau waktu tempuh sekitar 30 menit.
“Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional,” katanya.
Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif agar distribusi makanan bergizi tetap berjalan efektif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai pusat pelayanan MBG. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yang lebih fleksibel karena tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memperoleh akses yang sama terhadap program pemenuhan gizi.
“Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal,” tegasnya.
Pemerintah berharap mekanisme khusus yang sedang disusun dapat memperluas jangkauan Program MBG hingga pelosok negeri sekaligus mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak, serta memastikan manfaat program strategis nasional dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
