JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemetaan wilayah rawan berbasis data, teknologi, dan pendekatan ilmiah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini, mengantisipasi potensi kebakaran, serta meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, strategi penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Menurutnya, pemetaan spasio-temporal dapat membantu mengidentifikasi wilayah rawan berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas,” ujar Herry dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla di Polda Sumatera Selatan.
Hasil simulasi selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau, menunjukkan titik panas cenderung berulang di lokasi yang sama. Rata-rata hotspot pada tahun El Nino mencapai 362 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan 42 titik pada tahun lainnya. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya pemetaan sebagai dasar penentuan wilayah prioritas pencegahan.
Herry menegaskan, pengelolaan ekosistem gambut juga menjadi faktor penting dalam menekan risiko kebakaran. El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” jelasnya.
Upaya tersebut diperkuat melalui pemantauan tinggi muka air tanah, optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, serta patroli terpadu. Polri juga mengembangkan _Dashboard Green Policing_ untuk mengintegrasikan informasi titik panas, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pemetaan kesiapsiagaan. Pemetaan memungkinkan masyarakat mengenali wilayah rawan sekaligus mengidentifikasi desa atau kelurahan yang berpotensi terdampak bencana.
“Pemerintah daerah dan warga dapat melakukan pemetaan dengan langkah kolaborasi, responsif, integratif dan sinkronisasi atau KRIS,” ujar Kristomei Sianturi
Kristomei menambahkan, BNPB juga mendorong penyusunan peta wilayah rawan, data kelompok rentan, titik kritis, jalur evakuasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
