FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menin-dak tegas penerima bantuan sosial (bansos) yang menya-lahgunakan bantuan negara untuk bermain judi daring. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah mengevaluasi 603.999 penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam ak-tivitas tersebut, berdasarkan hasil pemadanan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi online, ada 228.048 KPM yang saat ini sudah tidak menerima…

Oleh : Umar Adisusanto)* Ketika bantuan sosial diberikan negara, harapannya adalah lahirnya ketahanan keluarga. Namun ketika bansos justru dihamburkan untuk berjudi daring, maka itu adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanat negara. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjukkan sikap yang tegas dan tidak kompromi terhadap penyalahgunaan bantuan sosial, khususnya untuk aktivitas judi online. Berdasarkan hasil pemadanan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan lebih…

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kolaborasi strat-egis, baik di tingkat nasional maupun global. Managing Director BPI Danantara, Setyanto Hantoro, menyebut transformasi BUMN berlangsung dalam empat tahap utama. “Tahap pertama adalah fundamental business review, atau peninjauan mendalam atas pondasi bisnis. Kami sedang meninjau lebih dari 900 entitas satu per satu secara me-nyeluruh,”…

Jakarta – Upaya penguatan investasi strategis nasional memasuki babak baru. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperluas jaringan pendanaan global guna mendorong proyek-proyek bernilai tinggi yang menjadi prioritas nasional. Melalui pendekatan kemitraan internasional, Danantara memperlihatkan posisinya se-bagai institusi kunci dalam pengelolaan aset negara dan percepatan transformasi ekonomi. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa lembaganya akan menerima tambahan pendanaan senilai US$10 miliar atau sekitar…

Oleh: Fahri Hakim )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini tidak hanya ditugaskan mengonsolidasikan aset-aset negara, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia melalui pengelolaan profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Peluncuran Danantara disambut luas oleh berbagai pihak, terutama dari kalangan pelaku usaha dan pengawas keuangan. Sebagai sovereign…

Oleh: Ivan Fauzi )* Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan peran strategisnya sebagai akselerator proyek pembangunan nasional. Dalam waktu singkat, lembaga ini berhasil membentuk kemitraan multisektor yang mencerminkan pendekatan kolaboratif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kepercayaan internasional terhadap arah pembangunan Indonesia tampak nyata melalui kerja sama antara Danantara dan berbagai institusi global. Kesepakatan antara Danantara dan Japan Bank for International Cooperation…

Jakarta – Pemerintah memastikan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang sebagai bagian dari upaya menjaga hak konstitusional warga. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap tahapan PSU berjalan sesuai aturan. “Pemerintah terus mendorong setiap tahapan PSU dan Pilkada Ulang berjalan sesuai aturan, serta menjamin situasi keamanan yang kondusif…

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggara pemilu di semua tingkatan diminta menjamin agar proses berlangsung transparan, tertib, dan sesuai asas hukum. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa PSU bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan bentuk nyata tanggung jawab konstitusional. “PSU adalah amanat Undang-Undang dan bagian…

Oleh: Ninda Widiasti )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan di sejumlah daerah Indonesia, seperti Papua, Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran, menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus mengalami pematangan. Pelaksanaan PSU berlangsung aman dan damai, mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan politik serta menyelesaikan sengketa secara konstitusional. PSU bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk koreksi sistem demokrasi terhadap kekeliruan prosedural.…

Oleh: Gilang Wahyuda )* Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada tidak sekadar menjadi penyesuaian teknis terhadap kekeliruan prosedural. Lebih dari itu, langkah ini mencerminkan komitmen serius negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Kehadiran negara dalam setiap tahapan PSU menjadi penanda bahwa proses demokrasi di Indonesia semakin berorientasi pada keadilan dan keterbukaan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz,…