FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pejabat negara. Kritik tetap dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menepis kekhawatiran publik mengenai potensi kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah. Ia memastikan tidak ada dasar hukum…

JAKARTA - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai tidak melanggar hak-hak warga negara. Sejumlah pemangku kepentingan menegaskan, dua regulasi tersebut justru menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut KUHAP dan KUHP baru sebagai produk hukum yang bersifat reformis dan…

Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah secara tegas memastikan bahwa tidak terdapat satu…

Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dirancang untuk memperkuat perlindungan warga negara dalam seluruh proses penegakan hukum. Penegasan ini disampaikan melalui penjelasan normatif, kesiapan institusional aparat…

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, jangkauan layanan, maupun dampak sosial ekonomi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi penanda bahwa pembangunan gizi nasional dijalankan secara adil dan kontekstual, terutama bagi daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa alokasi anggaran MBG di…

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga akhir tahun, puluhan ribu warga Papua Tengah telah merasakan langsung manfaat dari program prioritas pemerintah…

Oleh: Elias Sondegau *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sepanjang 2025 menandai babak baru kehadiran negara dalam menjawab persoalan paling mendasar pembangunan manusia di wilayah Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ini tidak ditempatkan sebagai sekadar program bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki fondasi gizi, kesehatan, dan kualitas generasi muda Papua. Pendekatan tersebut…

Oleh: Yohanes Mambraku* Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional yang dirancang secara adil, kontekstual, dan berpihak pada wilayah…

Jakarta - Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. “Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi, Pak Ara kerja…

Jakarta - Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat. Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Program 3 Juta Rumah…