FOKUS-BANTEN.COM

BIAK NUMFOR - Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan arah penguatan yang lebih terukur, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, ke Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada 7 Januari 2026 dengan rangkaian agenda strategis lintas sektor. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Bupati Biak…

Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menyambut baik rencana penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disiapkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Saat ini, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua tercatat sebesar Rp10 triliun dengan peluang peningkatan hingga Rp12 triliun. Pemkot berharap tambahan alokasi ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Kepala Badan Pengelola Keuangan…

Jakarta – Pemerintah memastikan percepatan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah terus berjalan sesuai target. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk segera memindahkan warga dari lokasi pengungsian menuju tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi sebagai tahapan awal pemulihan pascabencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas nasional dalam…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan hilirisasi industri yang kini memasuki fase percepatan. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan pada awal 2026 adalah rencana investasi hilirisasi senilai Rp100 triliun yang akan direalisasikan melalui sejumlah proyek besar di berbagai daerah. Investasi ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan…

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus mempercepat pengembangan hilirisasi industri melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong investasi bernilai tambah tinggi, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan sektor-sektor strategis Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi, KEK diposisikan sebagai ruang akselerasi transformasi industri nasional menuju struktur ekonomi yang lebih kuat,…

JAKARTA – Pemerintah memastikan komitmennya dalam mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi utama mendorong nilai tambah industri dan memperkuat ketahanan ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap enam proyek hilirisasi strategis pada Januari 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi usai mengikuti Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang. Prasetyo mengatakan, enam proyek tersebut menjadi tahap awal dari…

Jakarta – Proyek hilirisasi nasional dinilai semakin memperkuat pertumbuhan ekosistem industri, ekonomi daerah, serta daya saing Indonesia di tingkat global. Penguatan hilirisasi sektor mineral dan tambang disebut menjadi fondasi penting dalam membangun struktur ekonomi berkelanjutan berbasis nilai tambah. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW) Ferdy Hasiman mengatakan keterlibatan holding BUMN tambang MIND ID dalam proyek-proyek hilirisasi menjadi tonggak penting pengembangan industri hijau dan…

Oleh: Alexander Royce*) Krisis banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 telah menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hujan ekstrem yang terus mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gelombang bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga menghimpun dampak luas terhadap sektor sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Korban jiwa, ribuan rumah…

Jakarta – Pemerintah mulai menjalankan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat memahami substansi perubahan regulasi yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa sosialisasi KUHAP baru…

Jakarta, Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru menandai babak baru reformasi hukum pidana di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan. Salah satu terobosan utama dalam KUHP Baru adalah penguatan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan semata-mata penghukuman. Pemerintah menilai KUHP Baru disusun sebagai respons atas dinamika sosial,…