FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mulai mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir yang melanda 3 Provinsi Sumatra dengan menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil karena UMKM dinilai sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang paling cepat menggerakkan kembali aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di daerah terdampak. Melalui kebijakan terintegrasi berupa aktivasi pasar rakyat, pembersihan sentra usaha, pembentukan klinik pendampingan UMKM,…

Oleh: Moudy Alfiani )* Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terus menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu instrumen kunci yang terbukti efektif adalah program sertifikasi usaha. Sepanjang 2025, ribuan pelaku UMKM di berbagai daerah telah memperoleh beragam sertifikasi, mulai dari legalitas usaha hingga sertifikasi halal. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing,…

Jakarta, – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Berdasarkan data terbaru, UMKM menyumbang sekitar 61,9% dari total PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, mencerminkan peran strategis sektor ini dalam penguatan perekonomian domestik. Pemerintah Indonesia, bersama berbagai pihak swasta dan lembaga, tengah…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Melalui penguatan kapasitas usaha dan percepatan digitalisasi, UMKM didorong untuk naik kelas agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar…

Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Berhasilnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamankan sekitar 70.000 ton batu bara ilegal hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, patut dipandang sebagai tonggak penting dalam penegakan hukum sektor energi nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi kekayaan alam dari praktik ilegal yang selama ini merugikan penerimaan negara dan…

Oleh: Yusuf Winarto* Pemerintah menatap tahun 2026 dengan target penerimaan negara yang semakin kuat, salah satunya melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan di sektor kehutanan dan pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, penertiban kawasan hutan, termasuk aktivitas sawit dan tambang ilegal, menjadi salah satu fokus penting pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan ini bukan hanya langkah…

Karawang – Pemerintah terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal sebagai langkah strategis untuk melindungi potensi kekayaan negara sekaligus mencegah kebocoran pendapatan negara. Aktivitas tambang ilegal dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, serta tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam pidatonya di acara Panen Raya Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah…

Jakarta — Pemerintah semakin memantapkan langkah penertiban tambang dan perkebunan kelapa sawit ilegal sebagai bagian dari agenda besar penyelamatan keuangan negara. Upaya ini diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga Rp142,23 triliun pada 2026, sekaligus menutup kebocoran uang rakyat yang selama ini dinikmati segelintir pihak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penertiban lahan ilegal yang berada di kawasan hutan. Pada 2026, pemerintah berencana menyita tambahan…

Oleh: Ardiansyah Gunawan Indonesia mencatat babak penting dalam sejarah diplomasi hak asasi manusia nasional setelah resmi dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Presiden untuk tahun 2026. Penetapan yang berlangsung dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026 tersebut bukan sekadar pencapaian simbolik, melainkan tonggak strategis yang menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam tata kelola HAM global.…

Oleh: Reni Kartikasari Gema diplomasi Indonesia kembali menggetarkan panggung global saat Merah Putih secara resmi didaulat memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Pencapaian bersejarah tersebut terkunci secara aklamasi dalam pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026, setelah Indonesia mendapatkan dukungan solid dari kelompok kawasan Asia-Pasifik. Kepercayaan internasional itu menempatkan Indonesia pada posisi sentral di tengah pusaran dinamika kemanusiaan dunia…