Strategi 3B dalam Program MBG Bangun SDM Unggul

Strategi 3B dalam Program MBG Bangun SDM Unggul

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak dapat dilepaskan dari kualitas gizi sejak awal kehidupan. Karena itu, intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menjadi langkah penting untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan optimal. Dalam konteks tersebut, strategi 3B dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pendekatan yang relevan dan tepat sasaran. Fokus pada kelompok…
Evaluasi Program MBG Perkuat Kualitas Layanan dan Pengawasan Publik

Evaluasi Program MBG Perkuat Kualitas Layanan dan Pengawasan Publik

Oleh: Zaenul Arifin )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan seperti siswa sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Evaluasi berkala terhadap standar layanan, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai…
Riset Akademik Soroti Peran MBG dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat

Riset Akademik Soroti Peran MBG dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat

Oleh: Bara Winatha )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berdampak luas. Sejumlah riset akademik menunjukkan bahwa implementasi program ini memiliki efek berlapis, mulai dari peningkatan akses gizi bagi kelompok rentan hingga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Karena itu, berbagai kajian ilmiah…
Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat

Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan standar ketat bagi seluruh dapur penyedia makanan. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar yang telah…
Pemerintah Buktikan Standar MBG Bukan Formalitas

Pemerintah Buktikan Standar MBG Bukan Formalitas

Bandung - Pemerintah menegaskan bahwa standar operasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar formalitas administratif. Berbagai ketentuan teknis yang diterapkan, termasuk kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesehatan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa setiap dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan…
Mengawal Pemerintah Perkuat Standar MBG dan Transformasi Sistemik

Mengawal Pemerintah Perkuat Standar MBG dan Transformasi Sistemik

Oleh : Andika Pratama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak sekadar dimaknai sebagai penyediaan makanan bagi siswa, melainkan bagian dari intervensi gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi muda. Dalam konteks tersebut, komitmen pemerintah untuk membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG…
Mengapresiasi Rekalibrasi Standar Program MBG

Mengapresiasi Rekalibrasi Standar Program MBG

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Seiring dengan pelaksanaan di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan langkah penting berupa rekalibrasi standar program melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan operasional, serta masukan dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Upaya ini menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa MBG tidak sekadar menjadi…
Negara Hadir, Pengusutan Kasus Air Keras Didukung Penuh Pemerintah

Negara Hadir, Pengusutan Kasus Air Keras Didukung Penuh Pemerintah

Jakarta - Presiden RI, Prabowo Subianto, memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolri agar proses penyelidikan berjalan secara profesional dan transparan. Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menyatakan telah menerima instruksi langsung dari Presiden untuk menangani kasus tersebut dengan serius. Ia menegaskan bahwa Polri…
Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras

Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras

Jakarta – Pemerintah mengecam keras tindakan penyiraman cairan yang diduga air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Insiden tersebut terjadi pada Kamis (12/3) malam di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa…
Negara Hadir, Pengusutan Kasus Air Keras Didukung Penuh Pemerintah

Negara Hadir, Pengusutan Kasus Air Keras Didukung Penuh Pemerintah

Oleh: Cahya Putriningtyas )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan penanganan serius terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Peristiwa yang terjadi di Jakarta Pusat tersebut tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga mendapat respons tegas dari pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Kasus ini…