FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa penanganan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, khususnya untuk memulihkan sektor ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut telah menimbulkan dampak luas, baik terhadap keselamatan warga maupun terhadap stabilitas pembangunan daerah. Berdasarkan data terkini…

Oleh : Ricky Rinaldi Penanganan banjir di Aceh Utara memasuki fase transisi setelah kondisi kedaruratan berangsur terkendali. Pemerintah kini mengalihkan fokus dari respons darurat menuju fase pemulihan yang menitikberatkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan stabilitas sosial. Dalam fase ini, pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan harus berlangsung kondusif dan terbebas dari upaya-upaya yang dapat mengganggu persatuan, termasuk penolakan terhadap eksistensi kelompok separatis…

Oleh: Dominikus Tebay * Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara yang menegaskan kehadiran dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membangun Tanah Papua secara berkelanjutan, adil, dan bermartabat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Otsus tidak diposisikan semata sebagai skema transfer fiskal, melainkan sebagai instrumen utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat sumber daya manusia, serta memastikan Orang Asli Papua memperoleh manfaat nyata dari kemajuan nasional. Komitmen…

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruang strategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. Sejak Otonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatan pembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam konteks tersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan…

BIAK NUMFOR - Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan arah penguatan yang lebih terukur, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, ke Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada 7 Januari 2026 dengan rangkaian agenda strategis lintas sektor. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Bupati Biak…

Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menyambut baik rencana penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disiapkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Saat ini, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua tercatat sebesar Rp10 triliun dengan peluang peningkatan hingga Rp12 triliun. Pemkot berharap tambahan alokasi ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Kepala Badan Pengelola Keuangan…

Jakarta – Pemerintah memastikan percepatan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah terus berjalan sesuai target. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk segera memindahkan warga dari lokasi pengungsian menuju tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi sebagai tahapan awal pemulihan pascabencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas nasional dalam…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan hilirisasi industri yang kini memasuki fase percepatan. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan pada awal 2026 adalah rencana investasi hilirisasi senilai Rp100 triliun yang akan direalisasikan melalui sejumlah proyek besar di berbagai daerah. Investasi ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan…

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus mempercepat pengembangan hilirisasi industri melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong investasi bernilai tambah tinggi, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan sektor-sektor strategis Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi, KEK diposisikan sebagai ruang akselerasi transformasi industri nasional menuju struktur ekonomi yang lebih kuat,…

JAKARTA – Pemerintah memastikan komitmennya dalam mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi utama mendorong nilai tambah industri dan memperkuat ketahanan ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap enam proyek hilirisasi strategis pada Januari 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi usai mengikuti Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang. Prasetyo mengatakan, enam proyek tersebut menjadi tahap awal dari…