FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui Program Strategis Nasional (PSN) menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah timur Indonesia. Dalam konteks tersebut, langkah Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga visioner. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi diyakini mampu memperkuat kualitas perencanaan, sekaligus memastikan implementasi…

Oleh: Yohanis Wenda* Pembangunan di Tanah Papua saat ini menunjukkan arah yang semakin jelas, terukur, dan penuh harapan melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendorong percepatan pembangunan yang merata sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai investasi yang besar dan cakupan program yang luas, PSN di Papua tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membuka ruang kemajuan bagi…

Papua – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pengawalan ketat oleh aparat penegak hukum, dukungan TNI, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh jajaran Kejaksaan diminta untuk mengawal 38 PSN di Papua dengan nilai mencapai Rp3,7…

Papua – Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin solid. Pemerintah Provinsi Papua mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap program berjalan efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menegaskan bahwa kontribusi pemikiran akademisi menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Perspektif ilmiah dinilai mampu memberikan…

Oleh: Dimas Arvian Nugroho Langkah tegas pemerintah dalam menata ruang digital kembali mengemuka ketika Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil sikap terhadap sejumlah platform teknologi global yang dinilai belum sepenuhnya tunduk pada aturan perlindungan anak. Kebijakan ini bukan sekadar penegakan hukum administratif, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikan generasi muda tidak tumbuh tanpa pagar di tengah derasnya arus digitalisasi yang semakin kompleks dan sulit…

Oleh: Raka Mahendra Putra Upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital semakin menunjukkan arah yang tegas dan terukur, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat…

Jakarta – Pemerintah resmi menerapkan PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) terhitung mulai 28 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital untuk secara ketat membatasi akses anak sesuai dengan batasan usia, sekaligus memperkuat pelindungan data pribadi mereka di dunia maya. Bagi platform yang menolak patuh, pemerintah siap menjatuhkan sanksi hukum yang tegas. Sebelumnya, pemerintah telah menginstruksikan delapan platform besar yakni YouTube, TikTok,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam merespons meningkatnya risiko paparan konten negatif di media sosial yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu…

Oleh : Dodik Prasetyo )* Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah dinilai sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan global sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara dan konsumsi energi masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor BUMN yang melihat WFH sebagai peluang untuk mendorong transformasi kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian…

Oleh : Deka Prasetyo )* Kebijakan work from home atau WFH yang mulai didorong pemerintah pusat kini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan penghematan energi, sekaligus menjadi sinyal perubahan pola kerja di Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan efisiensi belanja negara, langkah ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk segera diimplementasikan…