MBG Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Generasi Masa Depan

MBG Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Generasi Masa Depan

Oleh: Rizky Mahendra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah maraknya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan narasi pesimistis, publik perlu melihat program ini secara jernih sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa. Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP…
MBG Pilar Pemerataan Sosial dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

MBG Pilar Pemerataan Sosial dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Bagas Wicaksono* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mendorong pemerataan sosial di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan yang inklusif, program ini menghadirkan ruang kesetaraan yang nyata bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Di tengah berbagai tantangan kesenjangan sosial yang masih terjadi, MBG tampil sebagai…
Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara Penuhi Hak Dasar Cegah Komersialisasi Pendidikan

Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara Penuhi Hak Dasar Cegah Komersialisasi Pendidikan

Program Sekolah Rakyat terus diperkuat sebagai upaya negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan sekaligus mencegah komersialisasi akses belajar bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok paling rentan melalui pendekatan jemput bola agar tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan sistem penjangkauan langsung kepada anak-anak yang…
Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tegaskan Pendidikan Bukan Komoditas

Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tegaskan Pendidikan Bukan Komoditas

Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak dasar seluruh anak, bukan komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu. Pemerintah menempatkan program ini sebagai ruang pembinaan sekaligus perlindungan bagi anak-anak dari latar belakang rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, melainkan ruang tumbuh yang menekankan empati dan pelayanan. “Ini saling belajar dengan…
Sekolah Rakyat Jamin Hak Dasar Pendidikan Masyarakat

Sekolah Rakyat Jamin Hak Dasar Pendidikan Masyarakat

Oleh: Tiana Pramesti )* Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi penegasan nyata bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai strategi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memandang Sekolah Rakyat sebagai bentuk konkret pemenuhan…
Sekolah Rakyat dan Penegasan Negara atas Hak Pendidikan

Sekolah Rakyat dan Penegasan Negara atas Hak Pendidikan

Oleh: Hanif Ridho )* Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, terutama dari kelompok miskin dan rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan keseriusan negara dalam…
PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Cegah Paparan Radikalisme Digital

PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Cegah Paparan Radikalisme Digital

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman radikalisme dan penyalahgunaan teknologi. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya merupakan prioritas utama pemerintah.…
PP TUNAS Lindungi Anak dari Terorisme dan Radikalisme Digital

PP TUNAS Lindungi Anak dari Terorisme dan Radikalisme Digital

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi generasi muda di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak, termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme berbasis digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa…
Safe Screen, Safe Mind: PP TUNAS dan Perlindungan Anak

Safe Screen, Safe Mind: PP TUNAS dan Perlindungan Anak

Oleh : Abdul Razak)* Transformasi digital telah membawa manfaat besar dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius, khususnya bagi perlindungan anak. Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi di ruang siber, kehadiran regulasi yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau…
Pencegahan Radikalisme Digital melalui Implementasi PP TUNAS

Pencegahan Radikalisme Digital melalui Implementasi PP TUNAS

Oleh : Ricky Rinaldi *) Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi interaksi sosial, akses informasi, dan pertukaran gagasan secara cepat dan luas. Namun di balik manfaat tersebut, dunia digital juga menghadirkan tantangan serius, salah satunya adalah penyebaran paham radikalisme yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif…