*) Oleh : Gavin Asadit
Pemerintah terus memperkuat transformasi di sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian pada 2026 adalah pelaksanaan Program Modernisasi Kapal Perikanan yang diikuti dengan penguatan kompetensi awak kapal melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. Pemerintah memandang bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup dilakukan melalui bantuan alat tangkap semata, tetapi juga membutuhkan armada yang lebih modern, sumber daya manusia yang profesional, serta tata kelola usaha perikanan yang semakin efisien.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mendorong nelayan Indonesia naik kelas, meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan nasional di pasar domestik maupun internasional. Upaya ini juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan optimalisasi potensi sumber daya kelautan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
Modernisasi armada perikanan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan sebanyak 1.582 kapal perikanan modern secara bertahap pada periode 2026–2028. Armada tersebut terdiri atas kapal berukuran 30 GT, 200 GT, hingga 500 GT yang dilengkapi dengan teknologi penangkapan yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan karakteristik wilayah penangkapan ikan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan penyelesaian 50 kapal modern sepanjang 2026 sebagai fondasi implementasi program secara nasional. Modernisasi armada ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, mengurangi biaya operasional, sekaligus memperkuat keselamatan nelayan saat melaut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa modernisasi kapal merupakan bagian dari transformasi sektor perikanan tangkap yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar sehingga harus didukung oleh armada yang mampu beroperasi secara lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa kapal modern akan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah tidak hanya membangun kapal baru, tetapi juga menyiapkan sistem pendukung mulai dari infrastruktur pelabuhan, rantai logistik, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia agar transformasi sektor perikanan berjalan secara menyeluruh.
Sejalan dengan pembangunan armada modern, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Pelatihan Awak Kapal Perikanan. KKP memperkirakan modernisasi armada tersebut membutuhkan sekitar 20.094 awak kapal yang terdiri atas nahkoda, kepala kamar mesin, mualim, masinis, hingga anak buah kapal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membuka rekrutmen nasional yang diikuti pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta familiarisasi terhadap pengoperasian kapal modern.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa keberhasilan modernisasi armada tidak hanya ditentukan oleh teknologi kapal, tetapi juga kualitas awak yang mengoperasikannya. Menurutnya, pemerintah menyiapkan pembangunan kapal secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri galangan nasional, ketersediaan peralatan, serta kemampuan sumber daya manusia. Ia menilai pelatihan awak kapal menjadi investasi jangka panjang karena kapal modern membutuhkan pengoperasian yang lebih profesional agar produktivitas penangkapan ikan dapat meningkat tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun keberlanjutan sumber daya laut. Pemerintah karena itu terus memperkuat sinergi antara sekolah-sekolah perikanan, balai pelatihan, dan masyarakat pesisir dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menambahkan bahwa program penyiapan awak kapal dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional seluruh armada modern yang akan dibangun pemerintah. Menurutnya, kompetensi setiap awak kapal disusun berdasarkan jenjang tugas masing-masing, mulai dari perwira hingga anak buah kapal.
Pemerintah juga mendorong agar masyarakat lokal di kawasan pesisir memperoleh prioritas sebagai tenaga kerja sehingga manfaat ekonomi dari modernisasi armada dapat dirasakan langsung oleh daerah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi sektor perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Program modernisasi kapal juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian sumber daya laut. Kapal-kapal baru dirancang menggunakan teknologi yang lebih efisien sehingga mampu meningkatkan hasil tangkapan tanpa mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan nelayan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai aset strategis bangsa.
Modernisasi kapal dan pelatihan awak kapal mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sektor perikanan yang lebih maju, profesional, dan berdaya saing. Melalui pembangunan armada modern, peningkatan kompetensi nelayan, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan tata kelola perikanan, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat pesisir akan terus meningkat.
Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri galangan kapal, dan masyarakat nelayan diharapkan mampu melahirkan generasi pelaku perikanan yang semakin kompeten sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri. Dengan langkah tersebut, modernisasi perikanan bukan hanya menjadi investasi pada teknologi, tetapi juga investasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan membawa nelayan Indonesia naik kelas dan menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
