Oleh: Farhan Sitepu *)
Perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional yang diusung dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah konsolidasi transformatif yang kian matang. Fase dua tahun ini menjadi momentum yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana artikulasi visi besar pembangunan mampu diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan konkret yang dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat luas. Melalui sudut pandang integratif antara tata kelola ekonomi dan dinamika politik, potret perjalanan ini memancarkan rasa optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus memperkuat pijakan pertumbuhan ekonomi di tengah gelombang ketidakpastian global yang terus bergejolak.
Dari sudut pandang stabilitas dan ketahanan ekonomi makro, keberhasilan pemerintah menjaga denyut pertumbuhan nasional mendapat apresiasi signifikan. Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI sekaligus Direktur Riset GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti bahwa fondasi makroekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh stabil di level 5,29 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Menurut analisisnya, tingkat inflasi yang terkendali pada angka 3,28 persen per September 2026 menjadi jangkar utama dalam menjaga daya beli masyarakat, yang tecermin dari tumbuhnya konsumsi rumah tangga sebesar 5,06 persen. Kondisi ini memperjelas bahwa kebijakan ekonomi pemerintah berhasil menopang konsumsi domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi di tengah tekanan perekonomian global.
Kemandirian ekonomi eksternal juga menunjukkan daya tahan yang mengesankan melalui pengelolaan devisa dan neraca perdagangan yang disiplin. Sebagaimana disampaikan oleh Perdana Wahyu Santosa, cadangan devisa Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat mencapai 146,3 miliar dolar AS per September 2026. Ketahanan eksternal ini diperkokoh oleh capaian neraca perdagangan barang yang mencatatkan surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian ini memvalidasi bahwa efektivitas penguatan tata kelola komoditas strategis serta pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) telah berhasil memagari ekonomi nasional dari rambatan gejolak eksternal dan risiko under-invoicing yang selama ini berpotensi menggerus penerimaan negara.
Langkah percepatan pembangunan ekonomi semakin terakselerasi berkat dorongan investasi dan agenda hilirisasi yang konsisten. Akademisi ekonomi tersebut memaparkan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencatatkan kinerja yang sangat positif, menembus angka Rp1.539,2 triliun atau setara dengan 75,4 persen dari target tahunan. Keberhasilan dalam menarik modal produktif ini dinilai sangat krusial dalam memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta penciptaan lapangan kerja. Dampak positifnya terlihat dari indikator inklusivitas sosial, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan hingga 4,65 persen pada Mei 2026 dan angka kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap dinamika fiskal dan pasar keuangan tetap menjadi catatan yang memerlukan mitigasi cepat dari pemerintah. Prof. Perdana menekankan pentingnya mengantisipasi tekanan defisit APBN yang berada di kisaran minus Rp319 triliun serta pergerakan nilai tukar Rupiah yang berada di level Rp17.982 per dolar AS per 20 Oktober 2026. Di samping itu, kewaspadaan pasar modal perlu diperkuat mengingat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.996,61 per 19 Oktober 2026 di tengah aksi jual bersih investor asing yang terakumulasi mencapai Rp88,19 triliun sepanjang 2026. Bagi penentu kebijakan, dinamika pasar keuangan ini menjadi pengingat penting agar sinergi kebijakan fiskal dan moneter terus diperketat guna menjaga kestabilan modal domestik.
Sementara itu, dari sudut pandang peta politik nasional, dinamika dua tahun perjalanan kepemimpinan ini mencatatkan pergerakan yang tak kalah menarik dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Penilaian terhadap kinerja dan stabilitas kepemimpinan disuarakan oleh Pengamat Politik Ujang Komarudin. Ia menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan saat ini berada pada kondisi yang cukup stabil. Terdapat sinyal positif bahwa optimisme publik mulai terbangun seiring dengan keberanian pemerintah menuntaskan berbagai agenda prioritas dan melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Sikap responsif kepemimpinan nasional dalam merespons masukan dan kritik dari masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembentuk kepercayaan publik. Ujang menyoroti bagaimana pemerintah secara terbuka mengambil tindakan cepat untuk membenahi tata kelola pelaksanaan program-program unggulan, termasuk penanganan tegas terhadap persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis maupun perbaikan manajemen pada sektor koperasi desa. Langkah korektif yang berani dan transparan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran konsep idealis atau perencanaan di tingkat elit semata, tetapi juga bertindak sigap untuk memastikan setiap eksekusi kebijakan di lapangan berjalan bersih, efisien, serta tepat sasaran.
Refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran memperlihatkan fondasi pembangunan nasional yang semakin kokoh, terarah, dan berorientasi jangka panjang. Perpaduan antara ketahanan makroekonomi yang solid, capaian investasi yang impresif, serta sikap responsif dalam mengevaluasi kebijakan publik di bidang politik menjadi bukti nyata hadirnya negara secara optimal. Dengan terus menjaga keseimbangan antara kepastian regulasi, efisiensi pasar, transparansi informasi, serta mitigasi risiko pasar keuangan secara terukur, langkah percepatan pembangunan ini optimis akan terus membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang solid dan stabilitas politik yang kian matang.
*) Pengamat Kebijakan Publik
