Uncategorized

Oleh: Haikal Restu Putra )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai sebagai langkah konstitusional dalam menata ulang sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR memandang pembaruan ini sebagai upaya serius untuk memastikan hukum pidana Indonesia berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota…

Oleh: Maya Wahyuni )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai menunjukkan perubahan orientasi, tidak lagi semata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi…

Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai berlakunya KUHP…

JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi vonis pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai putusan tersebut menjadi…

Oleh: Arik Hidayat )* Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta perlambatan di sejumlah negara mitra dagang utama, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Kebijakan memperkuat fondasi ekonomi domestik ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan yang berpihak pada stabilitas nasional, dengan menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai pilar…

Oleh: Dela Widyaningtyas )* Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperluas penciptaan kesempatan kerja baru sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan yang dirancang secara terintegrasi menunjukkan bahwa upaya membuka lapangan kerja tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Pendekatan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,…