Pemerintah Perluas Akses Kerja bagi Masyarakat Produktif

Pemerintah Perluas Akses Kerja bagi Masyarakat Produktif

Jakarta – Pemerintah terus mendorong perluasan akses kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat produktif melalui penguatan investasi strategis dan pembiayaan inklusif. Upaya ini mendapat dukungan dari pelaku industri kawasan dan sektor jasa keuangan yang melihat sinergi lintas sektor sebagai kunci penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi terkait peran pendidikan…
Pemerintah Tingkatkan Peluang Kerja Lewat Peningkatan Investasi

Pemerintah Tingkatkan Peluang Kerja Lewat Peningkatan Investasi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan investasi sebagai upaya memperluas peluang kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Langkah ini mendapat dukungan dari pelaku industri kawasan dan dunia usaha yang menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang menekankan peran strategis pendidikan tinggi dalam mendukung…
Ratusan Rusun Subsidi Ditargetkan Rampung, Pemerintah Fokus Percepatan Tahun 2026

Ratusan Rusun Subsidi Ditargetkan Rampung, Pemerintah Fokus Percepatan Tahun 2026

Oleh : Didi Sudibyo )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan menargetkan penyelesaian ratusan rumah susun subsidi pada 2026, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menekan backlog perumahan di wilayah perkotaan sekaligus memperkuat keadilan akses terhadap tempat tinggal yang layak. Target ambisius ini bukan sekadar janji angka, melainkan disertai dengan upaya pembenahan regulasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penyesuaian skema…
Rumah Subsidi Perkuat Harapan Masyarakat atas Hunian Layak

Rumah Subsidi Perkuat Harapan Masyarakat atas Hunian Layak

Oleh : Nur ANiisa )* Kebangkitan sektor properti nasional mulai menunjukkan arah yang lebih jelas seiring menguatnya indikator ekonomi dan konsistensi kebijakan pemerintah, sehingga tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan peran strategis industri ini sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Setelah melewati fase tekanan panjang, optimisme perlahan tumbuh bahwa sektor properti akan kembali menjadi lokomotif ekonomi, sekaligus penopang program perumahan nasional yang berorientasi…
Rumah Subsidi Dipercepat, Pemerintah Perkuat Akses Hunian Layak bagi Rakyat pada 2026

Rumah Subsidi Dipercepat, Pemerintah Perkuat Akses Hunian Layak bagi Rakyat pada 2026

JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kinerja ekosistem perumahan nasional pada 2026 melalui penguatan sinergi sejak awal tahun, ditandai dengan strategi percepatan rumah subsidi, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sepanjang 2025 sekaligus memaparkan potensi pasar rumah subsidi pada 2026 yang…
Reformasi KUHP-KUHAP Bukti Keseriusan Pemerintah Bangun Hukum Humanis

Reformasi KUHP-KUHAP Bukti Keseriusan Pemerintah Bangun Hukum Humanis

Oleh: Haikal Restu Putra )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai sebagai langkah konstitusional dalam menata ulang sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR memandang pembaruan ini sebagai upaya serius untuk memastikan hukum pidana Indonesia berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota…
Reformasi KUHP-KUHAP Perkuat Negara Hukum yang Humanis dan Berkeadilan

Reformasi KUHP-KUHAP Perkuat Negara Hukum yang Humanis dan Berkeadilan

Oleh: Maya Wahyuni )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai menunjukkan perubahan orientasi, tidak lagi semata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi…
KUHP-KUHAP Baru Tegaskan Reformasi Hukum Modern di Era Pemerintahan Prabowo

KUHP-KUHAP Baru Tegaskan Reformasi Hukum Modern di Era Pemerintahan Prabowo

Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai berlakunya KUHP…
Reformasi KUHP-KUHAP Hadirkan Wajah Hukum yang Lebih Berkeadilan

Reformasi KUHP-KUHAP Hadirkan Wajah Hukum yang Lebih Berkeadilan

JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi vonis pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai putusan tersebut menjadi…
Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Oleh: Arik Hidayat )* Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta perlambatan di sejumlah negara mitra dagang utama, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Kebijakan memperkuat fondasi ekonomi domestik ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan yang berpihak pada stabilitas nasional, dengan menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai pilar…