Vonis Tom Lembong Dinilai Tepat, Pakar Hukum Minta Publik Waspada Narasi Kriminalisasi

Vonis Tom Lembong Dinilai Tepat, Pakar Hukum Minta Publik Waspada Narasi Kriminalisasi

Jakarta — Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuai beragam reaksi publik. Di tengah narasi liar yang menyebutnya sebagai korban kriminalisasi, pakar hukum mengingatkan bahwa kasus ini adalah murni persoalan hukum, bukan politis. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa vonis terhadap Tom Lembong…
Vonis Tom Lembong Sah Secara Hukum, Pakar Ajak Publik Waspadai Narasi Kriminalisasi

Vonis Tom Lembong Sah Secara Hukum, Pakar Ajak Publik Waspadai Narasi Kriminalisasi

Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menegaskan bahwa vonis 4,5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh narasi provokatif yang menyebut Tom sebagai korban kriminalisasi. “Ini proses hukum yang panjang, tidak mendadak. Semua melalui…
Vonis Tom Lembong Bukan Kriminalisasi, Refleksi Tegaknya Supremasi Hukum

Vonis Tom Lembong Bukan Kriminalisasi, Refleksi Tegaknya Supremasi Hukum

JAKARTA – Putusan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dalam kasus korupsi impor gula periode 2015–2016, menjadi sorotan publik. Meski memantik pro dan kontra, keputusan tersebut dinilai mencerminkan independensi lembaga peradilan dan tidak dapat disebut sebagai bentuk kriminalisasi. Di media sosial, perbincangan mengenai Lembong berlangsung intens, terutama setelah kata kunci “Tom Lembong” dan tagar #VonisTanpaIntervensi menduduki posisi trending. Banyak pengguna mengungkapkan…
Pakar Hukum Tegaskan Kasus Tom Lembong Murni Masalah Hukum, Tidak ada Kriminalisasi

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Tom Lembong Murni Masalah Hukum, Tidak ada Kriminalisasi

Jakarta – Vonis 4,5 tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong, merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melewati tahapan pembuktian yang sah di pengadilan. Kasus tersebut dinilai murni sebagai masalah hukum dan tidak ada kaitan dengan politisasi maupun kriminalisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan melalui sebuah wawancara. “Kalau ada yang menyebutkan…

Pemerintah Berhasil Bongkar Sindikat Judi Daring Bertaut China-Kamboja, Puluhan Pelaku Ditangkap

Jakarta – Aparat kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil menggerebek sindikat judi daring bertaut jaringan internasional asal China dan Kamboja, yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam operasi serentak yang dilakukan oleh tim Subdit III Jatanras, polisi menangkap 22 tersangka yang diduga menjadi bagian dari jaringan tersebut. Direktur Tindak Pidana…

Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi

JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisasi dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air. Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W…

Program Apotek Desa Solusi Persoalan Pemerataan Nakes di Indonesia

Oleh: Irfan Nurmaji)* Program Apotek Desa kini tengah berjalan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat desa. Melalui pendekatan yang menggabungkan layanan farmasi, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi desa, program ini telah menjadi titik terang dalam menjawab tantangan pemerataan tenaga kesehatan (nakes). Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,…

Pemerintah Dorong Iklim Ekonomi Dinamis Lewat Deregulasi Impor

Jakarta – Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa deregulasi menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang ketat. “Regulasi yang kompleks dan saling tumpang tindih selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan impor, khususnya untuk bahan baku industri. Dengan penyederhanaan ini, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas…

Pemerintah Sinergikan Deregulasi Impor dan Perlindungan Industri Lokal

Jakarta – Pemerintah terus menguatkan sinergitas dalam menyelaraskan kebijakan deregulasi impor dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian dan lembaga terkait, langkah deregulasi ini dipastikan tidak hanya mendorong kemudahan berusaha, tetapi juga menjaga daya saing dan keberlangsungan industri nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa deregulasi kebijakan impor menjadi bagian dari…

Deregulasi Impor Membuka Jalan Lebar bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Meliana Kede)* Kebijakan deregulasi impor yang diterapkan oleh pemerintah telah dianggap sebagai langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyederhanaan aturan dan pengurangan hambatan administratif, dunia usaha kini diberikan ruang gerak yang lebih luas untuk berkembang dan bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan aturan yang lebih ringkas dan proses perizinan yang lebih efisien, aktivitas usaha dapat dilakukan tanpa beban birokrasi yang…