Hilirisasi Jadi Kunci Penciptaan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Oleh: Nancy Dora Hilirisasi telah menjadi strategi kunci yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis. Kebijakan ini terbukti mampu mengubah paradigma pembangunan dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi memproduksi barang bernilai tambah tinggi, sehingga menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Dengan dukungan investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, hilirisasi kini dipandang sebagai instrumen…

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasi adalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, dari pengalamannya di dunia usaha dan kini…
Pidato Presiden Prabowo Jadi Kompas Moral Pemberantasan Korupsi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Pidato Presiden Prabowo Jadi Kompas Moral Pemberantasan Korupsi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh : Fandi Ahmad )* Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 dinilai sebagai pernyataan tegas bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan korupsi dan praktik ekonomi serakah atau serakahnomik. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menilai pesan tersebut merupakan peringatan keras bagi siapa pun yang merugikan kepentingan rakyat. Dalam pandangannya, Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia…
Pidato Kenegaraan Presiden: Tegas Lawan Serakahnomics

Pidato Kenegaraan Presiden: Tegas Lawan Serakahnomics

JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius dalam agenda pemberantasan korupsi dan praktik ekonomi serakah atau serakahnomics. Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, adalah peringatan keras bagi siapa saja yang merugikan kepentingan rakyat. “Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia. Kalau darahnya terus keluar, tubuh akan mati.…
Program Listrik Desa di Papua Pilar Keadilan Energi Nasional

Program Listrik Desa di Papua Pilar Keadilan Energi Nasional

Oleh : Martha Enumbi )* Papua, tanah kaya di ujung timur Indonesia, menyimpan potensi besar namun masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal akses energi. Ketimpangan infrastruktur telah lama menjadi penghambat pertumbuhan wilayah ini. Namun, melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menunjukkan langkah progresif untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil…
RUU Penyiaran Dorong Penggunaan Kode Etik di Platform Digital

RUU Penyiaran Dorong Penggunaan Kode Etik di Platform Digital

Jakarta – Komisi I DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan fokus memperkuat regulasi di era digital. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Penyiaran adalah usulan untuk memasukkan ketentuan mengenai kode etik bagi platform digital. Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, menyampaikan perlunya aturan khusus terkait kode etik konten digital…
Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah lama dianggap ketinggalan zaman dan belum responsif terhadap dinamika sosial…
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan komunikasi dengan para ketua umum partai politik guna membahas keberlanjutan RUU ini. “Produk undang-undang itu…

Pemerintah Tegaskan Transfer Data Pribadi Sesuai Aturan Hukum Lindungi Hak WNI

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk pemindahan atau transfer data pribadi lintas negara, termasuk ke Amerika Serikat, dilakukan berdasarkan aturan hukum nasional yang ketat dan menjunjung tinggi perlindungan hak warga negara. Hal ini menjadi penegasan penting di tengah dinamika kerja sama digital global, agar masyarakat Indonesia tetap merasa aman dan terlindungi saat menggunakan layanan digital berbasis luar negeri. Juru Bicara Kementerian…

Tak Ada Kriminalisasi, Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong Murni Masalah Hukum

Jakarta – Setelah melewati proses hukum yang panjang Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dijatuhi vonis hukum penjara selama 4,5 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat membacakan vonis bui tersebut pada Jumat (18/7/2025) kemarin. Majelis hakim menyampaikan Tom Lembong bersalah dan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Thomas Trikasih Lembong, oleh karena…