Pemerintah Salurkan Bansos di Papua, Perkuat Ketahanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Baru-baru ini, sebanyak 25.686 warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III. Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai, Yahukimo,…

Pemerintah Optimis Program MBG Capai Target 82,9 Juta Orang pada Akhir Tahun 2025

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. “Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan…

Lima Prinsip Keamanan Pangan BGN Jadi Panduan Utama Program MBG Admin Oct 31, 2025 0 Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan yang sempurna, penyimpanan pada suhu aman, serta penggunaan air dan bahan baku yang bersih. Penerapan lima prinsip tersebut menjadi dasar pengawasan di setiap rantai penyediaan pangan MBG, mulai dari dapur sekolah hingga mitra penyedia bahan makanan. Melalui pendekatan ini, BGN berupaya memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak sekolah bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dari potensi kontaminasi bakteri dan bahan kimia berbahaya. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan peningkatan kualitas gizi anak bangsa melalui program MBG. Dalam rangka menjaga kualitas, higienitas, dan SOP, BGN telah menutup sementara 112 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG. “Kalau sudah memenuhi syarat, bisa beroperasi kembali. Tapi prinsip kami jelas, lebih baik dapur berhenti sementara dari pada membahayakan kesehatan anak-anak,” kata Nanik. Setiap sekolah dan penyelenggara dapur umum diwajibkan mengikuti pelatihan Good Hygiene Practice (GHP) dan Good Handling Practice (GHaP) agar memahami standar operasional penyajian makanan. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga diminta melakukan inspeksi rutin serta pengambilan sampel acak untuk memastikan standar keamanan dipatuhi secara konsisten. “Di beberapa daerah percontohan, pengawasan melibatkan laboratorium pangan untuk menguji kadar logam berat dan residu pestisida pada bahan segar,” imbuh Nanik. Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjeani mengatakan lima prinsip keamanan pangan sebagai panduan utama bagi seluruh penerima MBG menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan siap saji sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan para penjamah pangan memahami pentingnya pengolahan pangan yang aman, higienis, dan bergizi,” ungkap Nindy. Selain menjamin keamanan, penerapan prinsip BGN juga menjadi langkah preventif terhadap potensi gangguan kesehatan massal seperti keracunan makanan di sekolah. Dengan sistem pelaporan cepat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Lima Prinsip Keamanan Pangan BGN Jadi Panduan Utama Program MBG Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan…

Kerjasama Pusat-Daerah Dorong Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Investasi SDM Nasional

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat sinergi antara tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program MBG mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG adalah…

MBG Capai 39 Juta Penerima: Langkah Besar Menuju Peningkatan Gizi Nasional

Oleh : Aditya Anggara )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak…

Pemusnahan Narkoba Triliunan Rupiah Jadi Bukti Nyata Ketegasan Presiden Prabowo

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama periode Oktober 2024…

Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Sosial Melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai apabila masalah…

Presiden Prabowo Tegaskan Perang Melawan Narkoba Jadi Prioritas Nasional

Oleh : Nancy Dora )* Perang melawan narkoba kembali mendapatkan penegasan kuat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam momentum satu tahun pemerintahannya, Prabowo menunjukkan komitmen nyata dengan turun langsung menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta. Langkah ini menjadi simbol kuat bahwa negara benar-benar hadir…

Presiden Prabowo Pimpin Langkah Tegas Hancurkan Sindikat Narkoba

Oleh : Ricky Rinaldi Presiden Prabowo Subianto menegaskan perang terhadap narkoba adalah perjuangan moral dan nasional yang tidak dapat ditawar. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, ia memimpin langkah tegas menghancurkan sindikat narkoba nasional yang selama ini menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Langkah tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategi komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, sinergi antar-lembaga, dan pendidikan publik. Pemerintah di bawah kepemimpinannya memperlakukan peredaran…

PP 38 Tahun 2025 Upaya Pemerintah Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan memastikan seluruh proses perizinan berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa PP 38/2025 hadir sebagai…